PLN Berintegritas

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) telah bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) sejak tahun 2012 untuk memberikan asistensi kepada PLN dalam penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan program anti korupsi perusahaan. Pada tahun 2012 – 2014, program anti korupsi PLN yang diasistensi oleh TI-Indonesia bernama PLN Bersih—ketika Direktur Utama PLN masih dijabat oleh Nur Pamudji, Sedangkan sejak tahun 2015 sampai sekarang program anti korupsi ini bernama PLN Berintegritas—ketika Sofyan Basir telah menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

Beberapa metode yang telah dilakukan oleh TI-Indonesia bersama-sama dengan stakeholder lainnya untuk memperkuat program anti korupsi PLN dirasa masih belum mencukupi, terutama karena sejak 2015 PLN telah diberikan mandat oleh Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik sebesar 35.000 MW yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Proyek ini tidak hanya dikerjakan oleh PLN, tetapi juga turut melibatkan produsen listrik swasta/independent power producer (IPP). Melalui keterlibatan IPP, maka dalam proses pengawalan proyek infrastruktur listrik 35.000 MW tidaklah cukup apabila TI-Indonesia hanya mengawasi kinerja PLN, tetapi TI-Indonesia dan OMS lokal juga harus mengawasi IPP, sehingga proyek infrastruktur pembangkit listrik ini dapat berjalan tanpa ada pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi.

TI-Indonesia berencana untuk melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari 9 provinsi untuk memantau proyek infrastruktur listrik, salah satunya Jawa Tengah dimana Pattiro Semarang sebagai perwakilan OMS yang terlibat. Delapan provinsi lainnya yaitu:

  1. DI Aceh
  2. Jawa Barat
  3. Kalimantan Barat
  4. Kalimantan Timur
  5. Nusa Tenggara Barat
  6. Nusa Tenggara Timur
  7. Sulawesi Tenggara
  8. Papua

Peran OMS dalam program pengawasan PLN Berintegritas, di antaranya:

  • Sebagai informan dalam needs assessment dalam (a) isu ketenagalistrikan daerah, (b) peran stakeholder daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan (c) implementasi PLN Berintegritas;
  • Melakukan studi Transparency in Corporate Reporting (TRAC)[1] dengan sampel independent power producer (IPP) dan vendor skala besar PLN;
  • Melibatkan warga dalam citizen journalism sehubungan dengan isu ketenagalistrikan daerah; serta
  • Sebagai pengelola dalam mekanisme penanganan keluhan/complaint handling mechanism (CHM) sehubungan dengan isu ketenagalistrikan daerah. [IS]