Pemerintah Kota Semarang Buka Peluang Kerja Sama dengan UMKM

“Saat ini, Pemkot Semarang berkomitmen untuk memasukkan UMKM ke dalam e-katalog lokal,” kata Mujoko, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Pernyataan itu ditegaskan kembali oleh Beni Ismoyo, Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya saat bertemu PATTIRO Semarang pada Agustus 2019. Komitmen ini membuka lebih banyak peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi di dalam proyek pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan Pemkot Semarang.

Selama ini, lebih banyak perusahaan besar yang ikut di dalam proyek pengadaan barang dan jasa Pemkot Semarang. Perusahaan-perusahaan itu antara lain adalah penyedia aspal, beton, dan mesin tiket elektronik (e-ticketing). Padahal, ada lebih dari 16 ribu UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang namun masih sedikit pebisnis UMKM pernah berkontrak dengan pemerintah karena tidak terdaftar di dalam sistem e-katalog lokal.

E-katalog lokal adalah sebuah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang dan/atau jasa tertentu dari berbagai penyedia. Sistem itu mempermudah proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan barang dan jasa berkualitas yang diinginkan melalui daftar yang tersedia secara online sehingga menghemat waktu. Dengan masuknya UMKM ke dalam sistem, ekonomi lokal akan berkembang dan kesejahteraan para pebisnis UMKM di Kota Semarang pun meningkat.

Beni mengakui, kondisi sistem e-katalog lokal di Kota Semarang memang belum ideal. Ia sadar, keberadaan UMKM berkontribusi pada ketersediaan lapangan kerja. “Untuk itu, memasukkan UMKM ke dalame-katalog lokal agar mereka punya peluang lebih besar terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Apalagi, pertumbuhan jenis usaha itu di Kota Semarang cukup pesat. Pada tahun 2015, baru  ada 996 UMKM yang terdaftar. Pada September 2019, jumlah itu bertambah menjadi 16.739 UMKM.

Terlebih, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pasal 4 telah memandatkan pemerintah untuk meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan menengah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) pun juga menyebutkan perlunya peran Kepala Daerah untuk menggunakan produk usaha kecil dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah melalui Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.

Beni mengatakan, perlu ada regulasi khusus di daerah yang memandatkan pemerintah untuk menomorsatukan UMKM dalam penyediaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal. “Selama ini pemerintah ngga kerja sama dengan UMKM karena ngga ada yang mengharuskan. Tapi kalo ada aturannya, ada kebijakan yang mengarahkan ke sana, pasti mereka mau kerja sama dengan UMKM,” akunya.

Oleh karenanya, ULP Kota Semarang pun berencana menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang e-katalog lokal. ULP juga akan memasukkan ketentuan tentang persyaratan bagi peserta pengadaan barang dan jasa, yang juga mengakomodir kemampuan UMKM, ke dalam SOP tersebut. “Melalui penyusunan SOP yang berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018, sudah pasti akan membuka ruang kepada UMKM dalam penyediaan barang dan jasa melalui e-katalog,” ujarnya.

Beni juga berpendapat, keberadaan SOP itu dapat menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memprioritaskan UMKM di dalam proyek pengadaan barang dan jasa. “Jika ada regulasi di tingkat daerah, maka hal itu bisa menjadi arah kebijakan bagi pemerintah dan juga memberi arahan ke perangkat daerah di setiap belanjanya agar mengutamakan produk dari UMKM” terang Beni.

Untuk memastikan pemerintah menjalankan komitmennya itu, PATTIRO Semarang, didukung Hivos Southeast Asia melalui program Open Up Contracting, akan membantu Bagian ULP Kota Semarang memastikan terbukanya akses bagi UMKM untuk terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyusunan SOP e-katalog lokal.

Selain mendorong pemerintah, PATTIRO Semarang juga berupaya memastikan kesiapan UMKM di Kota Semarang menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah, khususnya pebisnis perempuan. Organisasi yang aktif bergerak di isu keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan antikorupsi ini akan memberikan peningkatan kapasitas kepada pebisnis UMKM perempuan agar mengetahui dan memahami SOP E-Katalog dan persyaratan di dalamnya. Dengan begitu, kesempatan pebisnis UMKM, terutama perempuan, untuk memperluas usaha dan meningkatkan kesejahteraannya semakin terbuka lebar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *