Devi Kini tak Gentar Laporkan Pungli

 

“Saya hanya ingin memperjuangkan hak anak saya. Saya sudah sampaikan keyakinan soal pungutan liar (pungli) itu di depan wali murid lain. Tapi, saya justru tidak mendapatkan dukungan mereka. Akhirnya, saya putuskan untuk lapor sendiri ke Dinas Pendidikan,” tutur Deviana Widyawati pada 21 Agustus 2019.

Devi adalah seorang ibu dari anak berusia sembilan tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Devi aktif terlibat di berbagai kegiatan kelurahan, mulai menjadi kader posyandu hingga forum kesehatan kelurahan (FKK). Ia merupakan warga Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang berani melaporkan dugaan pungutan liar di sekolah anaknya.

Keberaniaan Devi melaporkan dugaan pungli itu tidak datang begitu saja. Awalnya, dia tidak tahu dan bahkan tidak tertarik dengan urusan perencanaan dan penganggaran keuangan termasuk di isu pendidikan. “Ya soalnya saya gak tahu apapun, jadi tidak tertarik dengan informasi seperti itu,” ungkapnya.

Sikap itu berubah setelah Devi ikut diskusi kelompok dan pelatihan warga terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilaksanakan PATTIRO Semarang. Dalam diskusi dan pelatihan itu Devi terpapar informasi tentang alur pendanaan dan jumlah anggaran pendidikan di Kota Semarang. Ia pun mulai berpikir kritis, mempertanyakan apakah praktik-praktik transaksi di sekolah anaknya termasuk pungli.

Keresahan itu mendorong Devi untuk menggali informasi lebih dalam. Ia pun menghubungi PATTIRO Semarang, datang ke kantornya sambil membawa data, dan meminta penjelasan mengenai pungli. “Saya minta bantuan ke PATTIRO Semarang dan dapat arahan untuk mengajak wali murid lain komplain ke sekolah,” pungkasnya.

Sayangnya, ajakan Devi ditolak wali murid lain. Dia justru diacuhkan. “Mereka diam saja. Ngga berani. Ada yang underestimate tapi ada juga yang berterima kasih,” akunya.

Meski tanpa dukungan wali murid lain, Devi tidak patah semangat. Bukti pungli yang ia miliki justru makin mendorong dan menambah kepercayaan dirinya untuk terus berjuang. Berbekal bukti di tangan, Devi lalu melaporkan dugaan pungli tersebut ke Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Akhirnya, perjuangan Devi berbuah manis. Permintaan uang oleh pihak sekolah kepada wali murid terbukti sebagai pungli. Mendapat teguran dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, pihak sekolah anak Devi pun batal menarik dana dan mengembalikan uang pungli yang telah dibayarkan kepada wali murid. Bahkan, salah satu petinggi komite sekolah yang terlibat praktik pungli pun mengundurkan diri.

“Harapan saya, kelompok perempuan lain tidak takut lagi melaporkan pungli sehingga peran kelompok perempuan tidak lagi termarjinalkan,” tegas Devi.

Cerita keberhasilan Devi menggagalkan pungli di sekolah anaknya menjadi bukti bahwa peningkatan kapasitas kepada kelompok perempuan mengenai perencanaan dan penganggaran yang responsif gender penting. Pengetahuan tentang alur pendanaan dan anggaran pemerintah memampukan mereka untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik.

 

Selain itu, mengingat jumlah anggaran pendidikan di Kota Semarang selalu meningkat setiap tahunnya.dan pendidikan adalah hak setiap warga negara, seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok perempuan, harus aktif melakukan pengawasan. PATTIRO Semarang percaya, agar mampu melakukan itu, warga harus memiliki akses informasi yang baik dan berkualitas serta pemahaman tentang perencanaan anggaran dan pembangunan.

 

 

Catatan:

Pelatihan kelompok perempuan serta riset anggaran responsif gender dalam tulisan ini merupakan bagian dari program SPEAK (Strengthening Public services through the Empowerment of women-led Advocacy and social audit network) yang didukung HIVOS dan Uni Eropa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *