Aktivis Antikorupsi Jateng Gelar Aksi Tolak Pelemahan KPK

foto: lihatfoto.com

Upaya pelemahan KPK terus bergulir. Berawal dari penetapan calon pimpinan yang bermasalah hingga yang terakhir ini DPR yang merevisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menyikapi hal tersebut, Pattiro Semarang bersama aktifis antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Save KPK Jateng menggelar aksi penolakan revisi UU KPK di Gedung Pascasarjana Undip pada Jumat, (6/9). Koalisi ini berasal dari berbagai lembaga seperti MIP Undip, Pusat Studi Anti Korupsi, Pusat Studi Pendidikan Anti Korupsi, LP3ES, Jateng PATTIRO Semarang, LBH Semarang, LP2K Jateng, Fitra Jateng, KP2KKN Jateng, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi (KOMPAK) Jateng, Pemuda Muhammadiyah kota Semarang, Persaudaraan Lintas Agama, PMII kota Semarang, Gusdurian, KKPKC Semarang, GKI.

Koalisi Save KPK Jateng melakukan aksi tolak upaya pelemahan KPK (Revisi UU KPK, pemilihan Calon Pimpinan KPK yang bermasalah) pada Jumat, (6/9) di Gedung Pascasarjana UNDIP Pleburan.

Dalam aksi yang digelar tersebut, koalisi mempertanyakan maksud revisi UU KPK, apalagi rencana tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat seharusnya terlebih dahulu menyampaikan maksudnya kepada Rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Selama ini tidak ada aspirasi dari rakyat yang menginginkan adanya revisi UU KPK akan tetapi DPR telah bertindak melampau tujuan dan fungsi kelembagaanya.

“Jika DPR mengesahkan revisi UU KPK yang mana isinya justru mengurangi kewenangan KPK, maka hanya akan mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan,”  terang Widi Nugroho, Direktur PATTIRO Semarang.

Kekhawatiran tersebut tidak berlebihan, karena efektifitas kerja penindakan yang dilakukan oleh KPK tidak lepas dari kewenangan yang diatur dalam UU KPK. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tidak lepas dari kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Jika kewenangan tersebut sudah tidak ada lagi, maka sudah bisa dibayangkan seperti apa pemberantasan korupsi nantinya.

 

Aksi Lanjutan

Aliansi Undip-Pattiro Semarang menggelar aksi di depan gedung MIP Undip dengan membentangkan kain berisi petisi tolak revisi UU KPK pada Jumat, (13/9). Foto: lihatfoto.com

Tidak berhenti sampai disitu, Pattiro Semarang bersama Magister Ilmu Politik (MIP) Undip yang bergerak bersama dalam aksi lanjutan pada Jumat, (13/9) di Gedung MIP Undip. Peserta aksi menyerukan kembali protes atas terpilihnya pimpinan KPK yang diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik serta berlanjutnya pembahasan revisi UU KPK dengan membentangkan kain berisi tanda tangan petisi di depan Kampus MIP Undip.

Mahasiswa, dosen Undip dan Pattiro Semarang yang turun pada aksi tersebut menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang menutup telinga atas protes rakyatnya. Banyaknya aksi dari rakyat tidak membuat DPR dan pemerintah menarik revisi UU KPK. “Kami menyesalkan adanya Surat Presiden Jokowi, yang justru akan semakin melemahkan KPK,” ujar Wijayanto, koordinator aksi.

Salah satu isi dari revsi UU KPK tersebut, akan dibentuk Dewan Pengawas yang fungsinya memberi izin atas penyadapan yang akan dilakukan oleh KPK.  “Ketika nanti KPK akan melakukan penyadapan terhadap terduga korupsi, misalnya DPR, harus minta izin dewan pengawas yang dibentuk DPR. Jelas ini mengurangi independensi KPK,” lanjutnya.

Disampaikan juga dalam kesempatan tersebut bahwa aliansi bersimpati dengan pengunduran diri komisioner KPK Saut Situmorang dan penasehat KPK Muhammad Sani Annfahri serta mendesak Presiden Jokowi untuk menolak revisi dan melakukan pemilihan pimpinan KPK ulang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *