Tidak Partisipatif, Masyarakat Monev Aksi Nasional Pencegahan Nasional (ANPK) Di Daerah

 

Pencegahan korupsi merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian Pemerintah saat ini. Salah satu buktinya adalah penandatanganan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Perpres ini memuat strategi mengenai fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementrian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pencegahan korupsi. Sebagai sebuah strategi nasional, Perpres ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak. Dikutip dari kemendagri.go.id, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa Pepres nomor 54 tahun 2018 “harus benar-benar menyentuh kepada realita penyelenggara pemerintahan daerah. Aksi yang dilakukan di daerah harus mampu meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi secara nasional”[1].

Berangkat dari hal tersebut, maka implementasi strategi nasional pencegahan korupsi di daerah merupakan suatu hal yang krusial untuk mencapai target indeks persepsi korupsi nasional. Oleh karena itu, pada 19 Maret 2019, PATTIRO Semarang didukung Transparency International Indonesia, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan mengadakan Workshop Implementasi Tools Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi di Prov Jawa Tengah, Kota & Kab Semarang, Kab Demak dan Kab Kendal dengan mengundang 18 peserta dari Jawa Tengah dan Kota Semarang, yang terdiri dari civil society organizations (CSO), dan jurnalis. Workshop ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh CSOs selama 3 bulan pertama, setelah ditandatanganinya Perpres no 54 tahun 2018. Masing-masing CSOs mendiskusikan upaya-upaya mereka dalam advokasi korupsi sehingga muncul pemetaan fokus setiap CSOs dalam aksi pencegahan korupsi selama beberapa tahun terakhir.

Dalam workshop teridentifikasi bahwa ANPK yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Dalam proses perumusan kebijakan ANPK, pemda tidak melibatkan masyarakat. Pun dalam implementasi kebijakan. Hal ini membuat potensi efektifitas ANPK dalam pencegahan korupsi rendah. Maka tim nasional PK harus mendorong pemda untuk melibatkan masyarakat menjadi mitra pelaksanakan ANPK di daerah.

[1]https://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27807-Mendagri-Aksi-Pencegahan-Korupsi-Disesuaikan-Dengan-Karakteristik-Daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *