Memperkuat Instrumen Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Publik dan Perizinan

Pada 13 Maret 2019, Pattiro Semarang, Transparency International Indonesia, dan Hivos, mengadakan Seminar dan Talk Show yang merupakan sebagian rangkaian dari acara Open Government Week Semarang. Turut hadir beberapa pembicara di seminar tersebut, diantaranya: Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, SE., MM, Deputi Bidang Penyelesaian Hukum dan Sanggah LKPP, Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Hary Budiarto. Kemudian, di acara Talk Show. Kemudian, di acara Talk Show, turut mengundang beberapa pembicara, yaitu: Inspektur Inspektorat Jawa Tengah, Hendri Santosa, SE, Ak, M.Si, CA, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik, Emida Suparti, SH., MAP, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Setya Budi Arijanto, S.H, M.Kn, Kepala Diskominfo Kota Semarang, Dr. Ir. Nana Storada, SE, MM, dan perwakilan Tim JAGA KPK, Soraya Sri Anggarawati. Acara Seminar dan Talk Show tersebut secara khusus membahas mengenai Akuntabilitas dan Inovasi dalam Pengadaan Publik dan Perizinan oleh Pemerintah Daerah, serta Pemanfaatan Kanal Digital untuk Mengawasi Kualitas Layanan Publik. Pembahasan mengenai kedua topik tersebut tidak terlepas dari isu korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa seakan tak ada habisnya, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2017 telah menangani 171 kasus korupsi di sektor pengadaan. Jumlah ini tentu akan semakin bertambah jika menelaah kasus korupsi yang berdimensi suap menyuap dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Jika dikalkulasi, dalam kurun waktu 2004 – 2017 setidaknya ada 396 kasus korupsi dengan modus penyuapan (Laporan Tahunan KPK 2017). Sementara itu di tahun 2018, perkara korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara.

Dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah selama tahun 2018, dari 29 kepala daerah yang ditangkap KPK setidaknya 14 kasus diantaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Modus yang terjadi juga sangat beragam, mulai dari penyuapan, gratifikasi, maupun janji mendapatkan sejumlah fee proyek yang dibiayai APBD. Disisi yang lain, korupsi di perizinan secara kuantitas memang lebih sedikit, tetapi dimensi kerugian bagi negara dan publik yang ditimbulkan jauh melampaui kasus-kasus korupsi yang lainnya, khususnya yang terkait dengan perizinan tambang. Ada konteks kerugian ekosistem/lingkungan hidup yang begitu besar, termasuk dampak yang ditimbulkan bagi publik secara ekonomi dan sosial.

Sebut saja kasus korupsi bekas Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam yang berdasarkan perhitungan KPK mencapai Rp. 4.3 Triliun. Dalam kasus terakhir yang diduga melibatkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, diduga selama kurun waktu 2010 – 2015 merugikan negara setidaknya Rp. 5.8 Triliun terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Korupsi di dua sektor ini dinilai paling strategis sebab berkaitan langsung dengan kepentingan publik dalam penyediaan sarana/prasarana dalam layanan publik maupun bagi keberlangsungan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, instrumen pencegahan korupsi di sektor sangat penting untuk diperkuat. Penguatan itu dapat dilakukan dalam beberapa aspek:

  1. Keterbukaan Informasi

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar dalam menetapkan informasi apa saja yang terbuka bagi publik baik di sektor pengadaan maupun perizinan. Selama ini informasi tersebut masih relatif tertutup, khususnya yang terkait dengan perizinan. Dalam konteks pengadaan, informasi yang tersedia juga sangat terbatas dan parsial. Misalnya mengenai keterbukaan dokumen kontrak yang selama ini dianggap rahasia. Oleh karena itu perlu didorong lahirnya daftar informasi yang wajib tersedia bagi publik di dua sektor tersebut. Hal ini ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi publik dalam mengakses informasi.

  1. Partisipasi yang inklusif.

Ketersediaan informasi menjadi sarana bagi publik untuk ikut terlibat mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan dan perizinan. Partisipasi publik tentu perlu dilihat baik dari segi kuantitas dan kualitas. Keterlibatan kelompok kepentingan didalam masyarakat perlu diperkuat, tidak hanya dari aspek jumlah tetapi juga keterwakilan dari seluruh kelompok kepentingan yang ada didalam masyarakat. Pemerintah perlu mendesain kanal-kanal yang memberikan kepastian bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sekaligus sebagai instrumen yang memberikan jaminan bahwa usulan masyarakat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan. Untuk mendukung hal ini juga perlu dibangun satu instrumen sistem pengelolaan pengaduan publik (complaint handling mechanism) yang kredibel. Sehingga ketika masyarakat mendapatkan hambatan dalam proses partisipasi atau menemukan pelanggaran dalam proses/layanan publik, masyarakat memiliki sarana untuk melakukan pengaduan.

  1. Inovasi penggunaan teknologi informasi (instrumen pendukung).

Dimensi keterbukaan dan partisipasi akan sangat baik jika disokong oleh penggunaan teknologi informasi. Selain memudahkan akses, penggunaan IT juga diharapkan mampu memperkuat aspek akuntabilitas dalam proses pengadaan dan perizinan. Beragam aplikasi dan platform telah dihadirkan, khususnya yang terkait pengadaan publik. Namun faktanya korupsi di sektor pengadaan masih cukup tinggi. Belum lagi dari sektor perizinan yang masih sangat minim dalam penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu kedepan pemerintah perlu mendesain penggunaan IT sebagai sarana yang memudahkan publik dalam mengakses informasi sekaligus memperkuat aspek partisipasi.

Lebih lanjut:

https://www.google.com/amp/s/radarsemarang.jawapos.com/2019/03/14/kpk-tangani-171-kasus/amp/

https://serat.id/2019/03/14/instrumen-pencegahan-korupsi-sektor-pengadaan-publik-dan-perizinan-perlu-diperkuat/

https://suarabaru.id/2019/03/14/hendy-dengan-e-katalog-laporan-jalan-rusak-langsung-ditangani/

https://www.google.co.id/amp/jateng.tribunnews.com/amp/2019/03/15/wali-kota-hendi-sebut-semarang-akan-selalu-tertinggal-tanpa-dukungan-masyarakat

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1130609-hendi-terapkan-berbagai-inovasi-demi-kemajuan-kota-semarang

https://m.detik.com/news/berita/d-4469365/wali-kota-hendi-kemudahan-izin-tingkatkan-investor-di-semarang

https://semarang.merdeka.com/kabar-semarang/majukan-kota-semarang-hendi-terus-berinovasi-190315n.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *