Korupsi Pengadaan dan Perijinan Tinggi, Masyarakat Sipil Jatijaya Konsolidasikan Gerakan

Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa seakan tak ada habisnya, berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2017 telah menangani 171 kasus korupsi di sektor pengadaan. Jumlah ini tentu akan semakin bertambah jika menelaah kasus korupsi yang berdimensi suap menyuap dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Jika dikalkulasi, dalam kurun waktu 2004 – 2017 setidaknya ada 396 kasus korupsi dengan modus penyuapan (Laporan Tahunan KPK 2017). Sementara itu di tahun 2018, perkara korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara.

Merespon kondisi itu, masyarakat sipil di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogjakarta (JATIJAYA) mengadakan agenda konsolidasi. Pada hari Kamis, 14 Maret 2019 di Semarang sebagai rangkaian kegiatan Open Government Week, Pattiro Semarang bersama Transparency International Indonesia membuka kegiatan konsolidasi itu dengan berdiskusi menghadirkan pembicara untuk memperdalam konteks persoalan. Beberapa pembicara diantaranya Dadang Trisasongko (Sekjen TI Indonesia), Tama S Langkun (ICW), Meliana Lumbantoruan (PWYP) dan Ilham Saenong (Hivos) dengan Moderator Zainal Arifin (LBH Semarang). Hadir dalam konsolidasi tersebut 32 organisasi masyarakat sipil  yang concern di berbagai isu seperti Lembaga Bantuan Hukum, Fitra, Aliansi jurnalis Independen (AJI), jaringan radio komunitas, IDEA dan Perwakilan KPK RI.

Widi Nugroho (Direktur PATTIRO Semarang) sebagai pengantar diskusi menyampaikan bahwa korupsi pengadaan berada sangat dekat di sekitar kita. Pada contoh kasus yang ditangani KPK, praktek korupsi pengadaan dan perijinan : sudah sangat sistematis, melibatkan elit politik dan sektor swasta dengan alokasi anggaran besar. Gap masalah terjadi ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang masih terbatas dalam isu ini, sarana pelaporan yang belum ada (kalau ada tidak optimal merespon) dan perlindungan terhadap pelapor. Disini masyarakat sipil harus berperan menjembatani persoalan yang ada.

Dari konsolidasi tersebut muncul rencana aksi bersama untuk mendorong keterbukaan kontrak di pengadaan barang dan jasa serta perijinan. Bentuk aksi dengan melakukan advokasi terhadap kasus pengadaandan perijinan di daerah masing – masing dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Sebagai informasi awal masyarakat bisa mengakses informasi dari website LKPP: https://lpse.lkpp.go.id , https://monev.lkpp.go.id/ https://sirup.lkpp.go.id dan di ICW ada http://opentender.net/. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terkait proyek melalui website tersebut dan melaporkan jika ada hal yang mencurigakan. Kedua, Masyarakat juga akan semakin intensif berkolaborasi lembaga – lembaga yang terkait pengadaan seperti LKPP dan juga aparat penegak hukum (KPK) sebagai kanal dalam menyampaikan hasil pengawasan.

Merespon persoalan pengadaan publik yang saat ini ramai diperbincangkan, yaitu kegiatan apel kebangsaan yang menghabiskan dana hampir 18 Milyar oleh Badan Kesbangpolinmas Pemprov Jateng, PATTIRO Semarang akan mengakses dokumen kontrak. Dalam mayoritas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Informasi dokumen ini masuk dalam dokumen yang terbuka. Sebagai badan publik yang mendapatkan peringkat pertama kategori terbuka dalam pemeringkatan badan publik di tingkat nasional seharusnya pemerintah provinsi jawa tengah berkomitmen mengimplementasikan UU KIP.

Lebih lanjut: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/175417/korupsi-pengadaan-makin-memprihatinkan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *