Peran OMS dalam Pencapaian SDGs di Jawa Tengah

Upaya pencapaian SDGs saat ini di Jawa Tengah telah dilakukan tidak hanya oleh aparat ASN atau Pemerintah Daerah, peranan dan kontribusi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pun telah berlangsung. Namun kolaborasi dan kemitraan diantara keduanya belum berjalan optimal. Hal ini salah satunya dikarenakan jalur komunikasi dan koordinasi diantara keduanya belum berlangsung secara rapi dan terorganisir. Demikian DR. Amirudin dalam diskusi tentang Kontribusi OMS dalam Pencapaian SDGs di Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh PATTIRO dan Sinergantara pada Jumat, 01 Februari 2019 lalu.

Diskusi yang mengambil tempat di Restoran Simpang Raya, Kota Semarang itu tidak hanya menghadirkan DR. Amirudin: Dua Narasumber lain yang turut hadir adalah Ilham Cendekia Srimarga, Direktur Sinergantara dan Dian Puspitasari, Direkrtur LRC-KJHAM. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 20 orang peserta, yang berasal dari kalangan masyarakat sipil, seperti jurnalis, aktivis NGO, ormas, dan lain-lain.

Kelemahan dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak Pemda dan OMS tersebut, ujar Amirudin, telah berupaya untuk diatasi oleh Pemprov Jawa Tengah, melalui pembentukan sebuah tim bersama yang bersifat multi stakeholders. Tim yang dibentuk berdasar SK Gubernur dan dibiayai oleh APBD Provinsi itu bernama Tim Koordinasi Daerah Pencapaian SDGs di Provinsi Jawa Tengah, yang dipegang langsung oleh DR. Amirudin, yang juga dosen Fakultas Ilmu Budaya UNDIP.

Salah satu tantangan dari Tim ini adalah mendefinisikan peran atau kontribusi OMS terhadap SDGs. Output dari pencapaian SDGs antara Pemda dengan OMS itu berbeda. Bagi Pemda, perhitungan pencapaian SDGs itu berwujud hasil, result, output: sedangkan bagi OMS, identifikasi keterlibatan terhadap SDGs ada pada prosesnya, outcome. Saat ini, kata Amirudin, Tim sedang melaksanakan identifikasi dan verifikasi atas capaian-capaian pembangunan daerah kabupaten dan kota yang dapat dinilai berkontribusi pada SDGs.

Tantangan kedua adalah adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman, baik di pihak Pemda maupun OMS, tentang apa saja program dan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai capaian SDGs. Apakah seluruh program dan kegiatan OMS dapat dinilai sebagai kontribusi bagi pencapaian SDGs ataukah hanya program dan kegiatan yang memiliki karakteristik tertentu. Hal sama juga dihadapi kalangan teknokrat dan birokrasi di lingkungan Pemda. Agaknya dibutuhkan alat bantu yang dapat membantu para pihak untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs. Misal, apakah advokasi pembelaan nasib warga kampung Tambakrejo di kawasan nelayan Kota Semarang tergolong kegiatan yang dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs?

Tantangan ketiga adalah proses pengumpulan data, dokumentasi dan pengetahuan dari pihak Pemda masih dilaksanakan secara manual. Meskipun tidak serapi dan terorganisir seperti Pemda, pihak OMS pun menghadapi problematika yang sama, pada umumnya. Penggunaan teknologi digital masih langka dan secara internasional sekalipun belum ada semacam eksplorasi dan eksplanasi spesifik mengenai digitalisasi SDGs.

Menurut Amirudin, konsepsi SDGs bermula dari isu lingkungan hidup yang membangun konsep Pembangunan Berkelanjutan: Konsep pembangunan ini yang menyelaraskan faktor lingkungan hidup, faktor ekonomi, dan faktor sosial, demi kemanfaatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi masa mendatang.

Di sesi berikutnya, Dian Puspitasari mengungkapkan betapa kepentingan SDGs adalah kepentingan perempuan dan anak. Mengapa? Karena merekalah pihak yang paling determinan dan menjadi korban dalam proses pembangunan. Berbagai ekses pembangunan, untuk pertama kali dan terbanyak akan dirasakan oleh perempuan. Ekses pembangunan secara psikis dan mental menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan. Eksesnya secara budaya, sosial dan ekonomi, membawa diskriminasi secara politik, akses pekerjaan, pernikahan usia dini dan akses keuangan permodalan bisnis. Eksesnya secara kesehatan, menimbulkan HIV/AIDS pada perempuan. Untuk mendukung ketahanan sosial,  ekonomi dan psikologis dari perempuan, dan meminimalisir ekses pembangunan tersebut, KJHAM turut terlibat dalam proses perancangan naskah RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Bersama dengan OMS lain, seperti PATTIRO, LBH Semarang dan lainnya, 70% agenda KJHAM berhasil diperjuangkan kedalam Rancangan Awal RPJMD. Menurut Dian, tantangan saat ini adalah merespon dan mengantisipasi berbagai momen persimpangan dalam proses politik penyusunan RPJMD ini. Dari berbagai agenda KJHAM tersebut, perlindungan bagi pekerja rumah tangga belum diakomodir dalam RPJMD. Hal ini patut disesalkan namun masih ada kesempatan, yaitu saat memasuki tahap politik di DPRD, tegas Dian.

Manajemen Pengetahuan

Pada sesi terakhir, Ilham Cendekia Srimarga menyampaikan adsnya kebutuhan OMS dalam mendokumentasikan berbagai praktek baik dan pembelajarannya, yang terkait dengan SDGs. Kebutuhan itu dicoba diakomodir oleh Sinergantara dalam sebuah instrumen ICT, yang bernama Track-SDGs.id. Tujuan dari Track-SDGs.id ini adalah untuk membantu OMS dalam mendokumentasikan berbagai kontribusinya dalam pencapaian SDGs, dan lebih dari itu, menurut Ilham, ada dua hal utama lainnya, yaitu:

  1. Mengkonsolidasikan pengelolaan pengetahuan SDGs yang dimiliki OMS sebagai bagian dari perwujudan prinsip Rights to Copy, dan menegasikan Copy Rights.
  2. Menghubungkan diantara sesama OMS, antara OMS dengan Donor  dan antara OMS ditingkat subnasional dengan OMS lain ditingkat  nasional, regional dan global.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *