Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia Bersama Mendukung Open Government Partnership (OGP)

Pattiro Semarang bersama 107 organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia melaksanakan Pertemuan nasioanl pada Rabu smapai Kamis (12-13/12) di Jakarta. Pertemuan nasional tersebut khusus untuk untuk membahas Open Government Partnership, dengan tema OGP, Improving Governance and Renewing Trust. Pertemuan tahun ini bertujuan untuk memperkuat jaringan dan melakukan konsolidasi dalam gerakan Open Government Indonesia.

Sampai saat ini Indonesia masuk tahun ke tujuh keterlibatan dalam Open Government Partnership. Tetap terlaksananya OGP samapi sekarang, faktor utamanya terdapat pada aktornya yang memiliki semangat dalam mengawal, tutur Tanti dari OMS Media Link. Salam perjalannya capaian OGP yang perlu dilanjutkan dan dikembangkan yaitu adanya model co-creation, dimana adanya kerjasama yang sejajar antara pemerintah dan masyarakat sipil. Sampai saat ini proses paling baru dalam OGP  yaitu semua Renaksi Open Government Indonesia  (OGI) merupakan usulan dari CSO, yang mana belum pernah ada sebelumnyai, ujar Darwanto dari OMS Media link,

Berdasarkan hasil diskusi dalam pertemuan dua hari tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan. Kesmipulan yang ada bermuara pada desakan kepada pemerintah untuk: 1) menjamin pelaksanaan hukum yang mengakui kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, kebebasan informasi, perindungan saksi dan korban, menghapus, dan kontrol kepada organisasi masyarakat sipil. Mengingat masih ada beberapa pembatasan kebebasan berpendapat di beberapa daerah, 2) memasukkan agenda Open Government Partnership (OGP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang melibatkan organisasi masyarakat sipil atau CSO secara konsisten untuk menjamin keberlanjutan implementasinya ke depan. Tata kelola sekretariat bersama Open Government Indonesia (OGI) antara pemerintah dan CSO yang  lebih operasional dan pelaksanaan praktek OGP yang lebih luas. Dengan serius di seluruh daerah di Indonesia dengan dukungan mitra pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah, 3) Presiden terpilih dan anggota parlemen terpilih pada Pemilu 2019, untuk memberikan jaminan keberlanjutan OGP melalui inisiatif ini dengan regulasi yang kuat. Mengingat hingga saat ini, belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan inisiatif ini. Paltform OGP harus menjadi salah satu cara dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. [MS]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *