Gelar Diskusi Publik Pemantauan Sektor Ketenagalistrikan, KPK RI Turut Hadir

Semarang, 31 Oktober 2018 bertempat di Santika Premier, acara yang digelar Pattiro Semarang kerja sama dengan Transparency International Indonesia, turut mengundang beberapa SKPD, ikatan pekerja dan kamar dagang, dan CSO.

Selain Perwakilan Direktur Dikyanmas/Kasatgas Swasta, Roro Wide Sulistyowati, turut hadir pula Supangkat Iwan Santoso selaku Perwakilan Direktur PLN Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah dan Dadang Trisasongko selaku Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.

Dalam diskusi publik yang dilakukan oleh Pattiro Semarang dan TI Indonesia, Iwan Supangkat (Direksi Pengadaan PLN) mengungkapan penggunaan listrik 74% masih di Pulau Jawa, mengingat jumlah pendapatan, dan keuntungan bisnis, karena di luar jawa biaya produksi lebih tinggi daripada harga jualnya. Saat ini pemerintah akan mendorong Pulau Sumatera dan Kalimantan sebagai tulang punggung energi ketenagalistrikan, namun tantangannya masih jarangnya industri dan kebutuhan listrik. Di pulau Jawa sendiri kebutuhan listrik paling banyak di bagian barat, namun produksi terbanyak di Jawa Tengah, sehingg Jawa Tengah saat ini ekspor tenaga listrik ke daerah lain terutama Jawa bagian berat mengingat pusat beban.

Turut sebagai pembicara, Dadang Tri Sasangko, Sekjen TI Indonesia mengungkpan, 80% kasus yang ditangani KPK melibatkan Swasta , 54% penyuapan, 27% terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan Assessment yang dilakukan TI Indonesi untuk melihat sejauh mana transparansi  BUMN ke publik, hanya smapai pada level 3.2 dari 10. Survey yang dilakukan TII menunjukkan perusahaan besar di Indonesia relatif lebih bagus dalam anti korupsi di banding BUMN. Perusahaan-perusahaan besar sudah memiliki kode etik perilaku tapi belum di terapkan ke suplayernya.

Turut serta dalam diskusi yaitu KPK, yang mengungkapkan dalam melakukan pemberantasan korupsi, selalu bermitra dengan masyarakat sipil dan sektor swasta, mengingat tidak cukupnya penindakan untuk menimbulkan efek jera, namun juga harus dilakuka perbaikan sistem dan pembanhunan nilau suaya tidak korupsi. Sebagaimana yang diungkapkan Roro Wide dari KPK, saat ini KPK memiliki program pencegahan korupsi di sektor swasta yaitu Gerakan Profit (profesional berntegritas) yang dumlai sejak  17 oktober 2016.

Salah satu program yaitu Komite Advokasi Daerah (KAD). Forum komunikasi pemerintah dan pelaku usaha untuk menghentikan praktik suap melalui usul perbaikan. output menyelenggarana forum working grup untuk ngisi daftar masalah dan ahirnya ada rekomendasi untuk perbaikan regulasi. [IS]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *