Transparency International Indonesia Gandeng Pattiro Semarang dalam Program PLN Berintegritas

Jakarta, 30-31 Juli 2018 Transparency International Indonesia menggelar workshop yang mengundang Moh. Tsani Annafari (Penasehat KPK), Dr. Fahmi Radhi, MBA (pengamat ekonomi energi UGM), Wahyudi (TI-I), dan Novariza (PJKAKI KPK). Dalam kesempatan yang diselenggaran di Holiday Inn Express, TI-Indonesia menjelaskan bahwa TI-Indonesia telah telah bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) sejak tahun 2012 untuk memberikan asistensi kepada PLN dalam penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan program anti korupsi perusahaan.

Beberapa metode yang telah dilakukan oleh TI-Indonesia bersama-sama dengan stakeholder lainnya untuk memperkuat program anti korupsi PLN dirasa masih belum mencukupi, terutama karena sejak 2015 PLN telah diberikan mandat oleh Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik sebesar 35.000 MW yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Fahmi Radhi menyatakan beberapa tantangan yang ada dalam proyek 35000 MW adalah proses perizinan rumit, panjang, dan berjenjang; pembangunan pembangkit via penunjukkan langsung yang menimbulkan potensi moral hazard, PLN cenderung memaksakan untuk memasukan anak perusahaan dalam pemenangan proses tender, kesulitan penyediaan lahan dan penyediaan dana, adanya sejumlah kasus tender pembangkit 35.000 MW yang bermasalah yaitu PLTU Jawa 5, PLTGU Jawa 1, PLTU Sumsel 9 dan 10, PLTU Jawa 7.

Proyek 35000 MW ini tidak hanya dikerjakan oleh PLN, tetapi juga turut melibatkan produsen listrik swasta/independent power producer (IPP). Melalui keterlibatan IPP, maka dalam proses pengawalan proyek infrastruktur listrik 35.000 MW tidaklah cukup apabila TI-Indonesia hanya mengawasi kinerja PLN, tetapi TI-Indonesia dan OMS lokal juga harus mengawasi IPP, sehingga proyek infrastruktur pembangkit listrik ini dapat berjalan tanpa ada pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi.

TI-Indonesia berencana untuk melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari 9 provinsi untuk memantau proyek infrastruktur listrik, salah satunya Jawa Tengah dimana Pattiro Semarang sebagai perwakilan OMS yang terlibat. Beberapa peran OMS yang dijelaskan TI-Indonesia dalam workshop selama dua hari itu, di antaranya sebagai informan dalam needs assessment dalam (a) isu ketenagalistrikan daerah, (b) peran stakeholder daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan (c) implementasi PLN Berintegritas; Melakukan studi Transparency in Corporate Reporting (TRAC)[1] dengan sampel independent power producer (IPP) dan vendor skala besar PLN; Melibatkan warga dalam citizen journalism sehubungan dengan isu ketenagalistrikan daerah; serta sebagai pengelola dalam mekanisme penanganan keluhan/complaint handling mechanism (CHM) sehubungan dengan isu ketenagalistrikan daerah. [IS]

[1] TRAC merupakan tools yang digunakan oleh TI-Indonesia untuk menilai transparansi perusahaan dalam 3 dimensi penilaian, yaitu (1) program anti korupsi perusahaan, (2) transparansi struktur perusahaan, dan (3) laporan keuangan antar negara/country-by-country reporting. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui http://ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *