PERATURAN GUBERNUR PPDB SMA/SMK NEGERI DI JATENG TAHUN AJARAN 2018/2019 TIDAK SESUAI DENGAN PERMENDIKBUD

Saat ini Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) sedang dilaksanakan. Terkait hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan regulasi  Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 64 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas  Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Dalam peraturan yang dikeluarkan tersebut, kajian PATTIRO Semarang menemukan adanya ketentuan dalam peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Ketentuan yang tidak sesuai dalam PPDB tersebut yaitu dalam mekanisme seleksi. Dalam permendiknas No. 14 tahun 2018 pasal 14 ayat (1), pertimbangan dalam seleksi masuk SMA yaitu: a)  Jarak tempat tinggal, b) SHUN SMP dan sederajat, c) Prestasi akademik, akan tetapi dalam Pergub jateng No. 64 tahun 2018 pasal 13 ayat (1), pertimbangan dalam seleski yaitu: a) Jarak tempat tinggal, b) Usia maksimal 21 tahun , c) Calon peserta anak guru pada satuan pendidikan, d) Prestasi bidang akademik, e) SHUN SMP atau sederajat.

Ketidak sesuaian dalam mekanisme seleksi PPDB yaitu adanya pertimbangan calon peserta anak guru pada satuan pendidikan. Hal tersebut tidak mengedepankan asas keadilan dalam pendidikan. Terkait hal tersebut temuan di salah satu SMA negeri di Kota Semarang terdapat peraturan apabila jumlah pendaftar dalam zona 1 dan zona 2 melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan : 1) anak guru, 2) anak berprestasi, 3) siswa miskin.

Terkait adanya zonasi dan pilihan sekolah, orang tua siswa kebingungan dalam hal verifikasi data siswa. Kebingungan tersebut terkait data verifikasi haruskah dikumpulkan di sekolah pada pilihan pertama dan atau  dipilihan kedua, ketiga, atau keempat.

Menanggapi problematika dan kebingungan masyatakat, PATTIRO Semarang membuka posko pengaduan PPDB Provinsi Jawa Tengah 2018/2019 dengan call center 085713287479/(024) 8445532, email: pattiro_semarang@yahoo.com dan alamat posko Jl. Durian IV No. 21 Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

Berdasarkan data di atas dan kebingungan masyarakat terkait penyelenggaraan PPDB, PATTIRO Semarang mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk:

  1. Merevisi dengan menghapus pasal 10 ayat (1) huruf c Pergub Jateng No. 14 tahun 2018 terkait ketentuan mempertimbangkan anak guru dalam seleksi peserta didik karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Pendidikan.
  2. Mensosialisasikan lebih luas ke orang tua siswa terkait zonasi, pilihan sekolah dan verifikasi berkas
  3. Memberikan pelayanan pengaduan secara interaktif (telp, social media) selama proses PPDB berlangsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *