Pemerintah Kota Semarang Akui Tidak Memiliki Dokumen Dasar Hukum Rencana Relokasi Warga Tambakrejo

Rencana relokasi warga Tambakrejo, Semarang masih tidak jelas hingga saat ini. Sebagai negara hukum, tentunya setiap tindakan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang, harus berdasarkan atas hukum. Namun demikian, hingga saat ini, warga Tambakrejo belum kunjung mendapatkan kejelasan mengenai dokumen-dokumen hukum yang menjadi dasar dari relokasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Untuk itu, berdasarkan undangan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang, Senin (2/7) warga Tambakrejo didampingi oleh LBH Semarang dan Pattiro Semarang menghadiri Mediasi Keberatan Informasi. Sementara, dari pihak pemerintah diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang serta Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Keberatan informasi yang dimaksud karena tidak dipenuhinya informasi yang diakses warga pada tanggal 21 Mei lalu. Adapun data yang diakses oleh warga Tambakrejo antara lain: surat keputusan pembangunan pengendali Banjir Kanal Timur; surat keputusan tentang penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan pengendali Banjir Kanal Timur; surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Semarang atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang terkait pembangunan pengendali Banjir di Kanal Banjir Timur; serta anggaran kompensasi bangunan, relokasi dan pelaksanaan pembangunan pengendali Banjir di Banjir Kanal Timur Kota Semarang. Semenjak surat akses informasi dikirimkan, tidak ada kejelasan mengenai keberadaan dokumen tersebut dari Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, harusnya Pemerintah Kota Semarang dapat segera menyerahkan dokumen tersebut.

Namun demikian, dalam mediasi yang diadakan di kantor PPID Kota Semarang tersebut, Eko Sulistiyo selaku perwakilan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Semarang menyatakan,

“Dokumen yang dimintakan oleh warga Tambakrejo sebagai dasar hukum rencana relokasi tidak ada. Pelaksanaan pembangunan Banjir Kanal Timur dan relokasi hanya berdasarkan pada hasil rapat.”, pungkasnya.

Terhadap pernyataan tersebut, perwakilan warga Tambakrejo, Rohmadi, menyesalkan tindakan pemerintah yang telah memerintahkan warga untuk meninggalkan rumahnya tanpa kompensasi yang jelas dan layak, terlebih juga tidak ada dasar hukum yang jelas atas tindakan tersebut. Rohmadi menyatakan pemerintah telah abai dan tidak serius dengan nasib warganya.

Di sisi lain, ditemukan fakta bahwa Rusunawa yang disediakan pemerintah sebagai tempat relokasi saat ini, air dan listrik sering mati. Kemudian, bagi warga Tambakrejo yang bersedia pindah, pelatihan kerja sebagaimana yang dijanjikan pemerintah sebelum pindah, tidak kunjung terlaksana hingga hari ini. Hal ini tentu menambah kekhawatiran warga yang saat ini masih bertahan, di samping harus tinggal jauh dari lokasi mata pencaharian mereka, ternyata prasarana juga tidak mendukung. Selain itu, keberlanjutan pendidikan serta budaya juga menjadi pertimbangan yang membuat warga enggan untuk direlokasi.

Dengan demikian, kami menyatakan agar Pemerintah Kota Semarang dapat transparan dan akuntabel dalam pengambilan kebijakan. Ketiadaan dasar hukum terhadap relokasi yang akan dilakukan di Tambakrejo sebagai dampak dari normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur adalah potret buruk kinerja pemerintah yang berakibat pada terabaikannya hak-hak warga negara. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *