Audiensi Warga Tambakrejo dengan Walikota Belum Membuahkan Hasil

Semarang – Kamis, 26 juli 2018 bertempat di kantor Walikota Semarang, sebanyak 8 warga Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas RT 05/16 Semarang Utara melakukan audiensi dengan Hendrar Prihadi, Walikota Semarang. Warga Tambakrejo yang diwakili oleh Rohmadi mengaku pada prinsipnya mereka mendukung normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT).

Namun, mereka menilai solusi relokasi  yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Semarang sangat merugikan warga. Pasalnya warga akan direlokasikan ke Rusunawa Karangroto yang jumlahnya hanya 46 unit saja sementara warga Tambakrejo yang masih bertahan berjumlah 97 KK.

Belum lagi letak rusunawa yang kurang relevan dengan profesi warga. Mayoritas mata pencaharian warga adalah nelayan. Dimana tempat tinggal di Tambakrejo sangatlah menguntungkan untuk seorang nelayan karena jaraknya yang amatlah dekat dengan laut. Sementara, letak Rusunawa Kararoto dengan laut kurang lebih 8,7 km yang memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan motor.

Melihat solusi yang ditawarkan oleh Pemkot Semarang, warga tentu belum bisa menyepakatinya.  Maka dari itu, kami Pattiro Semarang, LBH Semarang serta Warga Tambakrejo RT 05/16, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang tetap pada prinsipnya meminta pemerintah untuk memenuhi hak warga dengan adil:
Pertama, kami 97 KK warga Tambakrejo tidak menolaknya adanya pembangunan Normalisasi BKT, tetapi warga tidak mau dipindahkan dari rumah saat ini. Warga Tambakrejo bersedia dipindahkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang yakni:
a. Kami, warga tambakrejo dipindahkan tidak jauh dari laut karena laut merupakan sumber mata pencaharian warga untuk bertahan hidup. Memindahkan warga dari laut sama saja menghilangkan kehidupan warga.
b. Bangunan rumah dan seisinya adalah hasil dari pendapatan mata  pencaharian warga Tambakrejo yang sekian lama sudah ditabung warga. Sesuai dengan Peraturan Perundangan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, warga memiliki Hak, termasuk untuk Ganti Rugi; dan
c. Dan jika itu tidak terpenuhi maka warga Tambakrejo akan tetap bertahan di dalam rumah kami.

Kedua, tidak dilakukan pembongkaran sebelum kesepakatan tercapai antara 97 KK warga Tambakrejo. Mengingat kasus Normalisasi BKT yang terdampak 97 KK warga Tambakrejo telah melaporkan kasus ini kepada KOMNAS HAM dan KPAI, dan dalam permohonan tersebut memohonkan untuk adanya mediasi antara 97 KK warga Tambakrejo dengan pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Semarang.

CONTACT PERSON : 085877851635 (ARIF)
085799120425 (NIKO)
089656841462 (MARZUKI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *