Ancaman Satpol PP terhadap Penggusuran Warga Tambakrejo Semarang

Tambakrejo, Jumat, 13 Juli 2018.

Pukul 09.00 WIB warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang didatangi satu truk Satpol PP Kota Semarang sejumlah kurang lebih 40 personil. Sesampai di Tambakrejo, Satpol PP tersebut mengaku diperitahkan atasan untuk menggusur beberapa rumah warga Tambakrejo yang masih bertahan setelah sebelumnya mendapat perintah mengosongkan rumah dengan alasan normalisasi Kanal Banjir Timur (KBT) Semarang. Namun, saat ditanyakan mengenai surat tugas, Satpol PP mengaku tidak memiliki surat tugas.

Adapun jumlah warga Tambakrejo yang masih bertahan adalah 90 kepala keluarga. Sebagian besar dari warga yang bertahan adalah nelayan kecil yang bergantung pada hasil laut. Apabila dipindahkan tanpa adanya kompensasi atas bangunan mereka, sudah pasti akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Sebelumnya, pada Kamis (12/7) Rohmadi ketua RT di Tambakrejo yang selama ini cukup vokal dalam meperjuangkan haknya mengalami pengancaman oleh 2 orang yang mengaku dari aparat dan utusan Proyek normalisasi KBT. Oleh kedua orang tersebut, Rohmadi diancam akan di masukkan kedalam karung dan dibuang ke laut apabila tetap bertahan. Ancaman ini tentu merupakan potret buruk mengenai pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang abai terhadap HAM.

Di sisi lain, proyek normalisasi KBT Kota Semarang sampai saat ini tidak jelas dasar hukumnya. Sebagaimana mediasi keberatan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kota Semarang pada tanggal 2 Juli 2018 antara warga Tambakrejo dan dinas terkait, diketahui bahwa tidak ada dasar hukum untuk relokasi warga Tambakrejo. Baik berupa keputusan relokasi dan kompensasi, maupun keputusan lain terkait hak masyarakat Tambakrejo untuk direlokasi secara layak. Sebagaimana disampaikan perwakilan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Semarang, yang menjadi dasar dari perintah relokasi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang terhadap warga Tambakrejo hanyalah hasil rapat internal pemerintah tanpa adanya dokumen hukum.

Atas dasar tersebut Warga Tambakrejo, LBH Semarang, dan Pattiro Semarang berpandangan bahwa :
1. Pelaksana Proyek Normalisasi KBT kota semarang dalam hal ini BBWS Pemali-Juana lalai dengan tidak adanya sosialisasi, partisipasi dan tidak memberikan kompensi terhadap warga terdampak normalisasi KBT sesuai UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2. Pemerintah kota semarang sebagai instansi yang menyediakan lahan Normalisasi tidak menjalankan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena sampai saat ini warga Tambakrejo tidak pernah diberikan dokumen keputusan apapun terkait rencana relokasi yang akan dilakukan beserta jaminan pemenuhan hak-hak warga Tambakrejo.

3. Satpol PP Kota Semarang ceroboh dalam bertindak menjalankan perintah atasan karena fungsi dan tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda bukan menjalankan perintah atasan

Oleh karena itu, Warga Tambakrejo, LBH Semarang, dan Pattiro Semarang mengutuk keras tindakan BBWS Pemali Juana, Pemkot Semarang, dan Satpol PP Kota Semarang dan menuntut:

1. Agar pemerintah memenuhi hak-hak warga Tambakrejo yang terdampak normalisasi KBT sesuai UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

2. Agar pemerintah menydiakan ruang diskusi antara warga Tambakrejo dengan pemerintah sebagai pelaksana proyek normalisasi KBT agar menemukan kesepakatan bersama

3. Agar Pemerintah tidak melakukan penggusuran sebelum adanya kesepakatan antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah sebagai pelaksana proyek normalisasi KBT

4. Agar Satpol PP, Polisi, maupun pelaksana proyek tidak melakukan intimidasi terhadap warga Tambakrejo yang masih bertahan

Narahubung :
Arif Adiputro (Pattiro Semarang): 085877851635

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *