40% Calon Siswa SMK Negeri di Jawa Tengah Masuk dengan Status Miskin

Sejumlah 39.425 siswa secara otomatis masuk SMK negeri di Jawa Tengah per tanggal 5 Juli 2018 menurut data https://jateng.siap-ppdb.com. Mereka mendaftar dengan status dari keluarga miskin yang secara otomatis masuk mengingat adanya peraturan tertentu terhadap calon siswa tidak mampu dalam seleksi PPDB.

Pergub Jateng no. 64 tahun 2018 tentang PPDB, dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan  “seleski PPDB pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial yaitu wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didi baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”.

Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan “calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sbagaimana dimkasud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa dan diketahui camat, atau bukti lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah”.

Sebanyak 40% calon siswa keluarga miskin dari jumlah total 98.546 kursi di SMK negeri tersebar di beberapa daerah. Kabupaten/kota dengan pendaftar dari keluarga miskin di atas 60% yaitu Kabupaten Pemalang  89%, Kebumen 78%, Temanggung 69%, magelang 66%, Banyumas 66%, Purworejo 62%, Karanganyar 61%. Kabupaten/kota yang paling sedikit menggunakan kuota miskin yaitu Kabupaten Sragen dan Kota Magelang hanya 14%.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor: 421/09099, sudah memberikan peringatan bahwa “apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar termasuk didalamnya memperoleh SKTM, atau kartu miskin yang di terbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan meskipun yang bersangkutan di terima dalam proses seleksi”. Namun yang perlu diperkuat sejauh mana upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dalam melakukan pembuktian terhadap siswa miskin, mengingat mudahnya membuat surat keterangan tidak mampu.

Berdasarkan data di atas dan kebingungan masyarakat terkait penyelenggaraan PPDB, PATTIRO Semarang mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap calon siswa dari keluarga miskin untuk menentukan status kemiskinan.

Baca juga:

39.425 Siswa Miskin Lolos PPDB SMK, Mayoritas dari Pemalang dan Temanggung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *