25.720 Calon Siswa SMA Negeri di Jawa Tengah Otomatis Masuk dengan Jalur Miskin

Sejumlah 25.720 siswa secara otomatis masuk SMA negeri di Jawa Tengah. Mereka mendaftar dengan status dari keluarga miskin (data per tanggal 5 Juli 2018 dalam https://jateng.siap-ppdb.com. Mereka secara otomatis masuk mengingat adanya peraturan tertentu terhadap calon siswa tidak mampu dalam seleksi PPDB.

Pergub Jateng no. 64 tahun 2018 tentang PPDB, dalam pasal 12 ayat (2) menyebutkan  “Seleski PPDB pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial yaitu wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didi baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”.

Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan “calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sbagaimana dimkasud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa dan diketahui camat, atau bukti lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah”.

Sebanyak 22% calon siswa keluarga miskin dari Jumlah total 114.342 kursi di SMA negeri tersebut memiliki tersebar di beberapa daerah. Kabupaten dengan pendaftar dari keluarga miskin terbanyak ada di Kabupaten Pemalang yaitu 48,95% dari jumlah kursi yang tersedia, disusul kabupaten Rembang 31%, dan Kabupaten Karanganyar 30%. Kabupaten yang paling sedikit menggunakan kuota miskin yaitu Kabupaten Sragen, hanya 11, 42%.  Beberapa sekolah yang memiliki jumlah siswa dengan SKTM terbanyak yaitu SMAN 1 Comal  terdapat 315 calon siswa menggunakan jalur miskin dari jumlah kuota siswa 396, SMAN 3 Pemalang terdapat 214 siswa miskin dari 288 kuota.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor: 421/09099, sudah memberikan peringatan bahwasannya “Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar termasuk didalamnya memperoleh SKTM, atau kartu miskin yang di terbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan meskipun yang bersangkutan di terima dalam proses seleksi”. Namun yang perlu diperkuat sejauh mana upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dalam melakukan pembuktian terhadap siswa miskin, mengingat mudahnya membuat surat keterangan tidak mampu.

Berdasarkan data diatas dan kebingungan masyarakat terkait penyelenggaraan PPDB, PATTIRO Semarang mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap calon siswa dari keluarga miskin untuk menentukan status kemiskinan.[]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *