Media Hari Ini
Orang Tua Minta Salinan RAPBS Komite Sekolah Perlu Aktif
Ditulis tanggal : 02 - 01 - 2013 | 11:25:08

Upaya ini untuk memberikan informasi bagi yang belum melek terhadap teknologi internet, agar tetap bisa memantau anggaran pendapatan dan pengeluaran sekolah.

Salah satu orang tua siswa, Hartiyani (45) mengatakan, RAPBS online merupakan langkah positif yang diambil pemerintah.

Sebab, pihaknya dapat memantau perkembangan pembelajaran anak dari biaya yang dikeluarkan sebagai orang tua siswa.

”Akan tetapi, kami juga harus mendapat salinan RAPBS sebagai pegangan, karena tidak semua orang tua paham internet. Apalagi kalau mendapat salinannya kita kan bisa mempelajarinya di rumah, misalnya untuk memantau biaya yang kita keluarkan itu dimanfaatkan untuk apa oleh sekolah,” ungkap orang tua dari siswa SMP 9 Semarang itu.

Sejauh ini pihaknya sudah mendapat sosialisasi dari sekolah mengenai RAPBS online. Namun, belum semua orang tua mendapatkan penjelasan itu karena baru perwakilan saja yang memperoleh informasi.

Adapun dari pihak sekolah, Kepala SMP 18 Semarang Agung Nugroho mengatakan, keberadaan RAPBS online ini diharapkan dapat meminimalisasi kecurigaan masyarakat terhadap sekolah. ”Sistem ini memang perlu, artinya semua kegiatan harus dipublikasikan dan masyarakat tahu, sehingga mereka tidak menjustifikasi bahwa sekolah tidak cari uang ke orang tua siswa,” katanya.

Kepala SMA 1 Semarang Kastri Wahyuni juga mengatakan hal senada. Menurut dia, tidak masalah jika masyarakat tahu anggaran sekolah melalui online, sehingga tidak perlu ada tanda tanya lagi terhadap sekolah.

Pada program RAPBS online ini, tidak ada perbedaan antara sekolah reguler dan RSBI. Sebab, keduanya memakai format yang sama dalam menampilkan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan.

Akan tetapi, Ketua Komite SMP 23 Semarang, Ahmad Rofiq mengatakan, penyelenggaraan program ini harus dilaksanakan secara objektif dan konsisten. ”Jika menuntut sekolah harus siap, maka pihak-pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan ini juga harus konsisten. Artinya, jangan ada yang ditutup-tutupi untuk menampilkan anggaran yang telah dirangkum oleh sekolah, apa yang boleh dimuat dan tidak. Maka itu, perlu sosialisasi di tiap satuan pendidikan, karena setiap sekolah kondisinya berbeda-beda,” katanya.

Sementara itu, implementasi RAPBS online ini baru menjangkau sekolah negeri mulai jenjang SD hingga SMA/SMK, sedangkan sekolah swasta RAPBS merupakan kewenangan yayasan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Nana Storada mengatakan, sesuai PP No 48/2008 tentang pendanaan pendidikan, sistem pengelolaan keuangan sekolah sama dengan pemerintah daerah. Karena itu, RAPBS online ini hanya mencakup sekolah negeri, sedangkan swasta meski pengelolaan pendidikan di tangan Dinas Pendidikan namun keuangan dikelola oleh yayasan.

”Namun kami sudah memberikan format RAPBS kepada swasta, hanya saja untuk penggunaannya tergantung mereka, akan dipakai atau tidak. Kondisi ini berbeda dengan sistem BOS online yang akan diluncurkan sebentar lagi. Sekolah negeri atau swasta wajib mengimplementasikan karena sumber dana BOS dari negara, sehingga sekolah harus mengikuti aturan pemerintah,” tandasnya.

Sosialisasi Diintensifkan

Ariyanto Nugroho, Koordinator Program Good Governance dan Anti Korupsi Pattiro mengatakan, sosialisasi pelaporan RAPBS online perlu diintensifkan hingga tingkat RT/RW. Itu untuk menunjukkan keseriusan Pemkot terhadap transparansi pengelolaan dana yang dilakukan pihak sekolah.

”RAPBS online ini hanya jadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Patut diapresiasi, namun implementasinya perlu dikawal bersama,” ujarnya.

Transparansi RAPBS, lanjutnya, jika benar dilakukan untuk bisa diakses masyarakat umum maka akan berdampak baik. ”Namun apakah masyarakat yang mengakses data RAPBS ini sepenuhnya bisa memahami mata anggaran yang ada di dalamnya?”

Dia juga menyorot peran komite sekolah sebagai mitra sekolah dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun nonfisik.

Menurut dia, peran komite sebenarnya teramat besar bagi kesuksesan sebuah sekolah, tapi sejauh ini masih kurang berperan. Komite, lanjutnya, dipandang masih tidak memahami tupoksinya bahkan anggapan itu muncul karena mereka dipilih oleh kepala sekolah.

”Pada umumnya yang ditunjuk sekolah sebagai komite justru malah orang-orang sibuk. Padahal komite berperan memberi pertimbangan dan pengesahan terhadap penganggaran yang dilakukan sekolah, untuk disetujui sebagai RAPBS dan disahkan menjadi APBS,” katanya. (K3,J9-39)

(/


KOMENTAR

Tidak Ada Komentar

Silahkan isi form dibawah ini untuk mengirim komentar Anda

Nama :


Email :


Judul :


Komentar :