Home Advokasi Pattiro Semarang Diskusi Keterlibatan Publik dalam Pemberantasan Korupsi dengan TI Indonesia

Pattiro Semarang Diskusi Keterlibatan Publik dalam Pemberantasan Korupsi dengan TI Indonesia

35
0

SEMARANG – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang bersama Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Kota Semarang melaksanakan Diskusi Keterlibatan Publik dalam Pemberantasan Korupsi pada Kamis (8/2) di Cafe Jhon Djikstra, Kota Lama, Semarang.

Beberapa perwakilan masyarakat sipil yang terlibat diskusi dari LBH Semarang, LRC-KJHAM, Kompaks, LP2K Jawa Tengah dan KP2KKN Jateng. Narasumber utama dalam diskusi tersebut yaitu Wawan Suyatmiko, Manajer Departemen Riset Transparansi Internasional (TI) Indonesia, dan Widi Nugroho, Direktur PATTIRO Semarang.

Dalam diskusi, Wawan Suyatmiko mengatakan masyarakat sipil dapat berpartisipasi menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dengan ikut mengontrol pemerintah, tapi peluang ikut mengontrol belum terbuka, sehingga menimbulkan adanya persepsi negatif.

Selain itu beliau mengungkapkan program pencegahan anti korupsi belum berjalan maksimal, sehingga perlu diinisiasi aksi integritas yang melibatkan institusi bisnis yang melibatkan organisasi masyarakat sipil.

Pernyataan tersebut mengacu pada hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Semarang mengalami penurunan nilai dan peringkat. Tahun 2015 berada di peringkat 3 namun di tahun 2017 di peringkat 9 dari 11 kota. Sedangkan nilai yang awalnya 60 menjadi 58,9.

Dalam penelitian terhadap keterlibatan dalam pemberantasan korupsi di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, Widi Nugroho mengatakan, pihaknya melihat potensi korupsi sektor pendidikan masih rendah. Namun perlu diketahui, pada sektor kesehatan dan infrastruktur tergolong tinggi.

Terkait penelitian tersebut, PATTIRO Semarang, telah mengukur program anti korupsi pada 2016-2017 di Kota Semarang dengan metode telaah dokumen, pengumpulan data dari media dan survei atau investigasi.

Dari hasil penelitian, beliau mengungkapkan,  ”Secara umum program antikorupsi pada ketiga sektor itu belum berjalan optimal. Beberapa proyek dan program yang dikerjakan tak maksimal dan masih ada celah untuk korupsi,” ujar Widi.

Untuk perbaikan kedepan, PATTIRO Semarang merekomendasikan kepada organisasi masyarakat sipil untuk mendampingi pada program yang jarang tersentuh di ketiga sektor tersebut.

Dalam sektor pendidikan bisa mengadvokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyelenggaraan Ujian Nasional.

Dalam sektor sektor kesehatan bisa meninjau pelaksanaan BPJS  dengan menggandeng forum pengguna BPJS Kesehatan.

Lalu untuk proyek infrastruktur perlu pendampingan pada masyarakat yang terdampak agar hak-hak dipenuhi, sehingga tidak menjadi korban pembangunan. (MS/NH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here