Tutup tahun 2017, PATTIRO Semarang Selenggarakan Konsolidasi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Wilayah...

Tutup tahun 2017, PATTIRO Semarang Selenggarakan Konsolidasi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

333
0
SHARE

SEMARANG – PATTIRO Semarang dengan dukungan TI Indonesia menyelenggarakan acara Konsolidasi Regional Jaringan Masyarakat Sipil Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta (Jatijaya) yang bertempat di Noormans Hotel, Jatingaleh, Semarang, pada tanggal 20-21 Desember 2017. Acara ini dimaksudkan sebagai wahana pembangunan gagasan dan kolaborasi sumber daya diantara organisasi masyarakat sipil sehingga dapat disinergikan dan dikonsolidasikan.

Acara yang dihadiri oleh 23 peserta pegiat NGO dari beragam latarbelakang ini, mendiskusikan tentang refleksi per daerah untuk mengidentifikasi jaringan korupsi mengenai isu desa, isu sumber daya alam, serta isu pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang difasilitasi penuh oleh Hendrik Rosdina (Manajer Program, YAPPIKA). Selain itu, terdapat rangkaian acara seminar yang menghadirkan Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK 2011-2015), Usman Hamid (Direktur Amnesti International), Maryati Abdullah (PWYP), Ahmad Rofik (Pokja Masyarakat Sipil Kementrian Desa) dan Handoko (KI Provinsi Jawa Tengah).

Bambang menegaskan pentingnya sumber-sumber energi bagi keberlanjutan gerakan sosial anti korupsi. Disampaikan pula, refleksinya terhadap kinerja KPK terkait dengan kepegawaian.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Maryati mengenai Peta Korupsi Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, korupsi SDA dapat diatasi dengan tindakan investigasi, pro-active monitoring, pelaporan kasus/pelanggaran, sistem penyadapan, sistem tangkap tangan, perlindungan saksi dan korban serta jatuhan sanksi.

Usman, menyampaikan upaya-upaya sistematik dan taktis yang telah dilakukan oleh kaum simpatisan koruptor. Sedangkan Ahmad Rofik mengingatkan pentingnya memberikan energi dan perhatian untuk gerakan sosial Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) kepada situasi desa saat ini. Salah satu tujuan yang diharapkan dari program-program pemerintah adalah pembentukan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Handoko dalam paparannya menyampaikan bahwa secara umum implementasi Keterbukaan Informasi Publik belum menyentuh pada aspek mendasar; organisasi non-pemerintah atau aktivis belum menggunakan instrumen hak publik secara maksimal; dan proses permohonan dan penyelesaian sengketa infromasi yang berbelit seta memakan waktu lama.

Di akhir forum, setelah proses pertukaran pengalaman dan infromasi tentang situasi pemberantasan korupsi terkini di wilayah Jatijaya, dilakukan penyusunan agenda strategis bersama jaringan anti korupsi sebagai bagian dari respon NGO terhadap pelemahan KPK dan gerakan anti korupsi. IQ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY