Tantangan Pengendalian Gratifikasi di Kota Semarang

Tantangan Pengendalian Gratifikasi di Kota Semarang

290
0
SHARE

Tantangan Pengendalian Gratifikasi di Kota Semarang

SEMARANG – (9/12) Dahulu, tidak semua jenis gratifikasi itu terlarang secara hukum, karena ada juga gratifikasi yang diperbolehkan. Namun, saat ini sudah berbeda. Semua gratifikasi itu harus dihindari. Hal ini menjadi tantangan bagi pelayanan publik yang menjunjung tinggi fairness bagi warga masyarakat. Ide pokok ini yang wajib diketahui oleh setiap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Demikian Budi Martono, SH, MM,  Kepala Sub Bagian Adminitrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dalam acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Bagi Lurah, Kepala SD, Dharma Wanita dan Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, di Gedung Moh. Ihsan lantai 8 Balaikota Semarang, pada tanggal 7 Desember 2017.

Budi Martono juga mengingatkan agar jangan sampai para pegawai dan para pengusaha Gapensi terperangkap pada praktek gratifikasi yang dapat menimbulkan ekses negatif bagi Pemda dan dunia usaha.

Direktur PATTIRO Semarang; Widi Nugroho, dalam paparannya menambahkan bahwa gratifikasi itu sebuah perilaku yang dapat menjadi penyakit sosial. Menyebabkan diskriminasi pelayanan publik, dan mengganggu orientasi kerja birokrasi. Untuk mendorong agar gratifikasi keluar dari budaya birokrasi, pengawasan masyarakat juga dibutuhkan. Penelitian IPK adalah salah satu instrumen pengawasan publik kepada pemerintah.

Penelitian IPK ini menyasar ke para pelaku usaha, sektor bisnis. Para pelaku usaha itu memerlukan lingkungan bisnis yang memiliki kebijakan dan hukum yang pasti secara hukum dan anti korupsi. “IPK Kota Semarang pada 2017 ini mengalami penurunan signifikan. Jika dibandingkan dengan IPK 2015,” ujar Widi Nugroho. Di tahun ini, IPK Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 1,1 poin. Pada 2015, IPK Semarang memiliki skor 58,9 yang sama artinya dengan peringkat ketiga besar kota terbersih di Indonesia. Sedangkan di 2017, terjadi penurunan, dengan skor 60, yang termasuk lima besar terbawah.

Dari sosialisasi itu, Budi Martono berharap para peserta terdorong untuk saling bekerjasama, dan bersama dengan Pemkot menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi visi dan misi kota Semarang; mewujudkan Semarang hebat yang bebas dari korupsi.  Dan apabila  mengetahui ada pihak-pihak tertentu terlanjur menerima gratifikasi, dapat menginformasikan untuk pengembaliannya atau melaporkan praktek gratifikasi tersebut ke KPK melalui email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. (IQ)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY