Penyusunan Roadmap Keterbukaan Informasi Publik 2018 – 2026

Penyusunan Roadmap Keterbukaan Informasi Publik 2018 – 2026

335
0
SHARE

PATTIRO Semarang bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dalam workshop diskusi ahli, dengan tema Kolaborasi Masyarakat Sipil dengan Komisi Informasi Jawa Tengah dalam Penyusuanan Roadmap Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018-2026 sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi.

Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, pada 12 Desember 2017, menghadirkan beberapa ahli, yaitu Triyono Lukmantoro, dosen UNDIP; Darmanto, Peneliti KIP; Handoko Agung Saputro, anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah; Andreas Pandiangan, dosen UNIKA dan anggota Board PATTIRO; Ngargono, Ketua LP2K; Widi Nugroho, Direktur PATTIRO Semarang; Widi Heryanto, praktisi KIP; dan Soenaryo, Staff Khusus Gubernur.

Fungsi Komisi Informasi itu tidak hanya melakukan evaluasi, namun juga penilaian, terhadap kinerja pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik negara maupun badan publik non-negara. Aktivitas berkala Komisi Informasi, terutama di Provinsi Jawa Tengah, menurut Handoko Agung Saputro, penilaian keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KI Provinsi selama ini telah berhasil mendorong kepatuhan badan publik.

Salah satu faktor keberhasilan itu, ujar Handoko, karena adanya misi tertentu yang menjadi arah kebijakan KI Provinsi untuk diterapkan badan publik. Misi itu ditunjukkan melalui pembobotan nilai. Pada 2015, misi KI Provinsi adalah mendorong agar badan publik mematuhi syarat minimal dari keterbukaan pemerintah, yakni pada aspek Pengumuman Informasi dan Pelayanan Informasi Publik. Bobot nilai di aspek ini menjadi yang tertinggi. Di 2016, bobot tertinggi ada di Keterbukaan Anggaran. Sedangkan di 2017, penilaian tertinggi ada di aspek inovasi.

Di kesempatan yang sama, Andreas Pandiangan menyatakan, Road Map Keterbukaan Informasi dapat menjadi rujukan pula bagi badan publik pemerintah, terutama dalam pelaksanaan kerja PPID. Sebagai ujung tombak pelayanan informasi publik, PPID di tingkat OPD sudah tergolong lengkap. Bahkan, ujar Andreas, setiap OPD tidak hanya memiliki satu website. Website pun memiliki website instansi yang bersangkutan, dan website khusus untuk PPID.

Sayangnya, selama ini, yang ditemukan, menurut Ngargono, Pemerintah mengangkat PPID hanya sekedar untuk menggugurkan obligasi regulasi. Belum karena sebab adanya kebutuhan, dan juga belum ada feedback dari penggunaan informasi tersebut. Feedback berupa saran, aspirasi, dan kritik dibutuhkan untuk perbaikan atau peningkatan mutu pelayanan PPID.

Keberhasilan Pemerintah dalam menjalankan praktek keterbukaan informasi menjadi landasan kuat bagi implementasi Open Government Indonesia, imbuh Widi Nugroho. Dengan contoh praktek keterbukaan di Kota Semarang, diharapkan kabupaten dan kota lain dapat terinspirasi. Dan harapannya, salah satu output yang didorong dari diskusi ini adalah kepesertaan Provinsi Jawa Tengah dalam skema kerja nasional Open Government Indonesia. IQ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY