Usaha Wujudkan Bisnis Bersih Berintegritas di Kota Semarang

Usaha Wujudkan Bisnis Bersih Berintegritas di Kota Semarang

Posted on 14 November 2017

18
SHARE

PATTIRO Semarang bersama KADIN Kota Semarang dan DPMPTSP Kota Semarang menyelenggarakan Workshop Bisnis Berintegritas. Hadir sebagai keynote speaker Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata. Beliau menuturkan banyak kasus korupsi melibatkan pemerintah dengan pengusaha, “ sejumlah 80% kasus korupsi terjadi karena adanya kerjasama antara pemerintah dan pengusaha, dan 50% kasus yang ditangani oleh KPK yaitu kasus suap. Sekitar 90% perkara yang menyangkut dunia usaha dilakukan perusahaan tidak jelas, seperti kasus Nazarudin ada 40 perusahaan yang terlibat”.

Acara yang bertujuan memberi pengetahuan pada pembisnis di Kota Semarang tentang bisnis berintegritas dan memberikan pemahaman Peraturan MA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, dibuka oleh Direktur PATTIRO Semarang, Widi Nugroho, dan di Moderatori ketua KADIN Kota Semarang. Menghadirkan sebagai narasumber Walikota Semarang, Sekjen TI Indonesia, Direktorat Gratifikasi KPK RI, dan Akademisi Fakultas Hukum Undip.

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi menuturkan ada 3 tantangan dalam kasus korupsi yang sering dihadapi yaitu proses pengadaan yang berulang, tatap muka pada proses pengadaan langsung, dan integritas PPK dan PPTK yang lemah. Selain itu beliau juga menggolongkan Oknum PNS yang tercatat kasus korupsi, “Ada dua golongan oknum PNS yang selama ini tercatat dalam kasus korupsi. Golongan yang tidak tahu dan yang kedua adalah golongan yang tidak mau tahu,” tandasnya.

Dadang Tri Sasongko, Sekjen TI Indonesia memaparkan Kota Semarang menempati posisi ketiga dari 11 kota yang disurvei dengan skor 60 poin di bawah Banjarmasin dan Surabaya. Salah satu indikator penilaiannya yaitu daya saing lokal tahun 2016, dengan hasil Kota Semarang paling tinggi dengan Skor 70. Beliau juga menuturkan pendorong dan penghambat kemudahan berusaha di Kota Semarang, “ faktor pendorong kemudahan berusaha di Kota Semarang yang paling tinggi adalah health quality (75,2) dan paling rendah adalah inflation control (59,0) sedangkan penghambat kemudahan berusaha di Kota Semarang yang paling tinggi adalah akses permodalan (74,2) dan paling kecil yaitu korupsi (54,6).” Paparnya selama workshop.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY