Masyarakat Perlu dilibatkan dalam Proses Pembangunan

Masyarakat Perlu dilibatkan dalam Proses Pembangunan

Posted on 17 November 2017

49
SHARE

PATTIRO Semarang menyelenggarakan FGD Rancangan SOP Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan oleh Perangkat masyarakat, pada Selasa (14/11) di Padang Plus, Semarang. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, dan perangkat daerah tersebut membahas rancangan yang telah dibuat BLPBJ Kota Semarang.

Adanya penyedia yang kurang koordinasi dengan masyarakat menjadi awalan dibentuknya SOP ini, sebagaimana ungkap Pegawai BLPBJ Kota Semarang, Soekamto, “Banyak penyedia yang masuk tanpa permisi dan selelsai tanpa pamit, sehingga sisa-sisa pembangunan terbengkelai merupakan pokok untuk dibentuknya SOP ini”.

Perwakilan LPMK Candisari, mengeluhkan hampir 75% pekerjaan proyek tidak pernah di komunikasikan ke RT dan RW, selain itu LPMK jarang sekali diberi RAB. Jadi tidak tahu apakah pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

Direktur PATTIRO Semarang, Widi Nugroho selaku fasilitator FGD memberikan catatan pokok dalam diskusi bahwa pengawasan dilakukan di tingkat kelurahan, harus ada sosialisasi pembangunan kepada masyarakat tingkat RW dan RT, dan adanya sanksi untuk rekanan yang tidak patuh aturan.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY