AUDIENSI HASIL KAJIAN PEMANTAUAN PROGRAM JKN DI KOTA SEMARANG KEPADA DINAS KESEHATAN...

AUDIENSI HASIL KAJIAN PEMANTAUAN PROGRAM JKN DI KOTA SEMARANG KEPADA DINAS KESEHATAN DAN ORI JATENG

Posted on 30 Oktober 2017

36
SHARE

Rabu, 6 September 2017, Pattiro Semarang menyambangi kantor ORI Jateng dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang untuk menyampaikan hasil kajian kami sekaligus advokasi mengenai riset pemantauan program JKN di Kota Semarang. Siang itu Pattiro Semarang disambut oleh Tri Lindawati di kantor ORI Jateng. Bersama kedua asisten lainnya, Dwi Retno Wulandari dan Elina Nazla, kami mendiskusikan beberapa temuan selama riset dari Maret hingga Juli 2017.

Pattiro memaparkan 3 temuan terbesar potensi fraud baik di FKTP dan FKRTL, yaitu DPP yang tidak melakukan home visit, upcoding, dan no medical value kepada ORI dan DKK. Upcoding yang dimaksud adalah RS memasukkan diagnosis yang memiliki nilai klaim tinggi. Kami menemukan potensi ini sangat besar di RS Kota Semarang. Sementara potensi fraud no medical value yang dilakukan oleh RS adalah maraknya kasus Caesar. Selain itu, masih sering terjadi keluhan di masyarakat terkait panjangnya antrian saat rawat jalan di RS. Banyak pasien rujukan dari FKTP ke FKRTL yang mengantri di RS.

ORI Jateng sangat sependapat dengan hasil temuan riset ini terlebih maraknya kasus Caesar dan upcoding. ORI Jateng sudah pernah melakukan riset terkait dengan implementasi program JKN pada 2014, 2015, dan 2016 yang dilakukan di Indonesia. Hasil riset banyak menemukan fakta bahwa RS sering memilah mana diagnosis yang memiliki nilai klaim tinggi sebagai bentuk untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Panjangnya antrian dan diskriminasi layanan terhadap pasien JKN terlebih PBI itu juga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Sehingga hasil riset Pattiro ini membuktikan bahwa potret serupa juga terjadi di Kota Semarang.

Sementara, di Dinas Kesehatan Kota Semarang kami berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Lilik Kabid Pelayanan Kesehatan, dan Yuniar Staff Pelayanan Kesehatan. Widoyono selaku Kepala DKK berpendapat bahwa hasil riset ini sangat membantu kerja Dinas Kesehatan, terkait dengan layanan kesehatan di program JKN. Beliau menyatakan bahwa SK untuk Tim Pencegahan Kecurangan di FKTP sudah ada. Namun, tim ini belum bekerja optimal karena belum ada program kerja nyata. Wilayah kerja atau peran DKK dalam pencegahan kecurangan program JKN hanya di FKTP. Dan DKK sudah mengatur pertemuan rutin antara DKK dengan seluruh Kapus, dan DPP guna memaksimalkan program JKN. Meskipun dalam pertemuan tersebut tidak membahas secara detail pencegahan kecurangan di FKTP. Pertemuan hanya membahas pengelolaan kapitasi saja.

Mengenai kasus DPP yang tidak melakukan home visit, dr. Lilik mengungkapkan, “Dokter boleh menyuruh orang (petugas medis, biasanya perawat) untuk melakukan home visit kepada pasiennya, asalkan orang tersebut membawa kuisioner yang di dalamnya memuat informasi nomor hp tuan rumah sehingga DPP dapat mengecek ulang nanti by phone.” Namun, yang kami temukan di lapangan, orang yang ditugaskan bukan petugas kesehatan.

Sementara, terkait hasil potensi kecurangan yang kami paparkan dari FKRTL, DKK tidak begitu menanggapi karena tidak ada peran DKK di sana. [] IS

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY