KELEMAHAN PPDB SMA/SMK JAWA TENGAH

KELEMAHAN PPDB SMA/SMK JAWA TENGAH

345
SHARE
pict. tribunjateng

Semarang, 5 April 2017

Tanggal 11 Mei 2017 menjadi sejarah bagi Dinas Pendidikan, kebudayaan Provinsi Jateng karena akan menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Peserta Disik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri Se-Provinsi Jawa Tengah. Seperti diketahui bersama mandat UU pemerintah daerah tahun 2017 kewenangan pengelolaan SMA dan SMA mulai dikelola oleh Disdikprov. Sebagai panduan dalam mengatur PPDB 2017 Pemprov Jateng mengeluarkan Pergub 9.2017 tentang pedoman PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah. Ada beberapa cacatan atas persiapan PPDB Secara Online ini :

  1. Kurangnya sosialisasi PPDB Online.

Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang mekanisme PPDB online yang akan diselenggarakan oleh Pemprov Jateng.

 

  1. Waktu pendaftaran mepet,

Dengan proses pendaftaran yang hanya 4 hari (efektif di 3 hari aktif di sekolah) merupakan waktu yang terlalu singkat. Disdikprov harusnya mengantisiapasi sistem yang kemungkinan dalam penyelenggaraan terjadi eror.

 

  1. Sekolah diperbolehkan menjual seragam dan atribut.

Dalam Pergub 9.2017 Dinas Pendidikan tidak mengatur tentang mekanisme pembelian seragam dan atribut yang seringkali menjadi lahan pencarian keuntungan sekolah. Sudah menjadi rahasia umum harga seragam yang dijual di sekolah selisihnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di toko. Monopoli dalam jual – beli seragam bisa menjadi pungutan tersistem dari sekolah seharusnya tidak diperbolehkan.  

 

  1. Sistem pelaporan tidak efektif.

Pengelolaan pengaduan ditangani oleh tim penanganan pengaduan yang dibentuk di Balai Pengendalali Pendidikan Menengah dan Khusus (BM2K) dan dinas pendidikan dengan sarana telp/ sms/ email/ faksimili menurut pasal 19 Pergub 9.2017. Hal ini tidak akan berjalan efektif :

  1. Sarana pengaduan tidak transparan dan akuntabel bagi masyarakat. Dengan waktu pelaksanaan PPDB efektif hanya 9 hari maka seharusnya sarana pengaduan harus bisa dimonitor laporan setiap waktu oleh masyarakat. Sarana telp/ sms/ email/ faksimili tidak menjawab persoalan tersebut.
  2. Apabila langsung bertemu fisik, sarana pengaduan tersebut akan susah dijangkau oleh masyarakat karena BM2K hanya 1 dan berada di karisidenan sedangkan akan sangat kecil peluang bagi masyarakat mengadu di masing2 sekolah karena sekolah tersebut yang menjadi subyek pengaduan.  
  1. Sistem tidak mengatur jumlah kursi kosong dari Siswa yang tidak mendaftar ulang.

Pergub 9.2017 didalam mengatur pengumuman, pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan dafar ulang namun belum mengatur seleksi apabila ada kursi kosong dari siswa yang tidak melakukan daftar ulang. Hal ini memungkinkan sekolah memberikan secara langsung kursi tersebut untuk orang –orang tertentu atau melelang dengan kepada umum dengan membayar dengan uang masuk paling tinggi.

 

Untuk Proses seleksi ini PATTIRO Semarang membuka posko pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik baik di SD, SMP, SMP maupun SMA :

POSKO PPDB 2017 PATTIRO SEMARANG

Alamat : Jalan Durian IV nomor 21 Lamper Kidul Semarang

Telp : 085727168809 atau 024-8443357.

 

Widi Nugroho

Direktur PATTIRO Semarang.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY