CELAH PPDB SMA/SMK 2017/2018

CELAH PPDB SMA/SMK 2017/2018

172
SHARE

 

Pers Release Jaringan Pemantau PPDB 2017/2018 (JPP)

( PATTIRO Semarang dan Relawan Integritas)

           Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK akan dimulai 2 hari lagi. Ratusan ribu siswa dari berbagai SMP negeri/ swasta di Provinsi Jawa Tengah akan memperebutkan 209.872 di 595 Sekolah Menengah Negeri dengan rincian 112.728 kursi dari 364 SMA dan 97.144 kursi 231 SMK. PATTIRO Semarang memberi apresiasi keputusan Gubernur Jateng yang meminta pembentukan Call Center untuk memberikan pelayanan pengaduan realtime bagi masyarakat, walaupun perlu diuji kapasitas layanannya. Ini bukti bahwa PPDB SMA dan SMK masih ada celah dan perlu diperbaiki sebelum penyelenggaraan. Berikut kami sampaikan catatan lanjutan PATTIRO Semarang atas perkembangan kebijakan PPDB 2017/2018 di Jawa Tengah :

  1. Pemprov tertutup terhadap peraturan PPDB.

Pemprov Jateng dalam websitenya tidak mempublikasi peraturan yang menjadi pedoman dalam PPDB 2017/18. Banyak kesimpangsiuran di masyarakat dampak dari hal ini :

  • Pergub Pergub 9.2017 dan SK kepala dinas nomor 421/05238 tentang juknis PPDB SMA dan SMA 2017/18 yang dikeluarkan Pemprov disebutkan bahwa pendaftaran melalui http:// ppdb.jatengprov.go.id dan http:// www. Smknjateng.sch sedangkan di informasi yang disampaikan di launching adalah https://jateng.demo.siap-ppdb.com
  • Untuk mengatur stategi supaya diterima, siswa dan orang tua memerlukan informasi daya tampung. Masyarakat mendapatkan informasi itu dimana? Padahal di media dinas pendidikan dan kebudayaan sudah menyebutkan SMA : 112.728 dan SMK :   144 tanpa menyebut rincian lokasi tiap sekolah.
  • Layanan Call Center tersebar di media (024) 86041265, dan 081234888857 belum tercantum dalam regulasi. Rawan disalah gunakan oknum.
  • Kejadian membludaknya Orang tua dan siswa yang mendaftar di beberapa daerah karena misinformasi regulasi.

Pemerintah provinsi harus segera memperbaiki peraturan-peraturan tersebut sehingga ada kepastian di masyarakat

  1. Jual beli seragam bagian konflik kepentingan.

Seperti diketahui masyarakat luas jual beli seragam tidak melalui sekolah namun koperasi yang direktur dan anggotanya guru dan karyawan sekolah sendiri. Dalam UU 17.2012 tentang Perkoperasian bahwa koperasi boleh  menarik keuntungan apabila dalam AD/ART sudah tercantum di tujuan tersebut. Namun apabila dalam pengurus koperasi Kepala sekolah, anggota adalah ASN maka hal ini berluang besar konflik kepentingan.

Mengenai konflik kepentingan diatur dalam undang-undang adminitrasi pemerintahan No.3 Tahun 2014, yang dimaksud konflik kepentingan yaitu kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Kepala sekolah dalam UU 3.2014 digolongkan dalam jabatan tambahan dalam hal pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan pegawai negeri sipil, oleh karena itu merupakan pejabat pemerintahan.

Sehingga jika dipandang melalui UU administrasi pemerintahan, konflik kepentingan indikasi kepala sekolah dengan merangkap jabatannya dilarang, dikarenakan adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis. Sehingga dalam UU administrasi pemerintahan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pasal 81.

Survey lapangan yang dilakukan JPP jumlah keuntungan yang akan didapatkan SMA dintara 300ribu – 500ribu tiap sekolah jikalau dirata-rata adalah 400ribu. Sedangkan untuk SMA keuntungan diantara 250ribu hingga 350ribu, jikalau dirata-rata adalah 300ribu. Simulasi :

 

  1. Keuntungan Koperasi SMA :

Seluruh Sekolah : 112.728 Siswa X Rp. 400.000 = Rp. 45.091.200.000 M

Tiap Sekolah ; 45.091.200.000 M / 364 sekolah = 123.876.000 Juta

 

  1. Keuntungan Koperasi SMK :

Seluruh sekolah : 97.144 siswa X Rp. 300.000 = Rp. 29.143.200.000 M

Tiap Sekolah 29.143.200.000 M / 231 sekolah = 126.161.038 Juta.

 

  1. Jumlah keuntungan Koperasi SMA dan SMK :

Rp. 45.091.200.000 M + Rp. 29.143.200.000 M = Rp. 74.234.400.000M

 

Pemerintah harus memutuskan kebijakan bahwa seluruh koperasi di sekolah tidak boleh menjual seragam supaya tidak terjadi konflik kepentingan

 

Koordinator (Widi Nugroho)

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY