SALAH OLAH PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

SALAH OLAH PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

229
SHARE

Semarang, 18April 2017

 

Implementasi Undang – Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang  memandatkan perpindahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah (SMA/ SMK) negeri yang memuat manajemen pendidikan, kurikulum dan pendidik serta tenaga kependidikan dari kab/kota ke provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa temuan dalam kajian yang dilakukan oleh PATTIRO Semarang :

  1. Pemprov Jawa Tengah belum memprioritaskan alokasi anggaran untuk pendidikan menengah di Jawa Tengah. Temuan PATTIRO Semarang :
  • Pemprov masih bisa menganggarkan TPP yang mencapai 2,6 Trilyun.
  • Dinas pendidikan : Belanja makanan 17,2 M, belanja perjalanan dinas 12,3 M

Namun tidak bisa membayar guru GTT/PTT yang jumlahnya sekitar 35 Milyar (2,2 Juta (UMK ) X 16.000 Orang)

  1. Sekolah tertutup terhadap akses informasi masyarakat dan dinas pendidikan belum membentuk struktur PPID di tingkat sekolah.

PATTIRO Semarang melakukan uji akses di bulan Maret – April 2017 di 11 sekolah menengah atas/ kejuruan di Kota Semarang, Kab Semarang, Kab. Kendal dan Kab Demak. Adapun data yang diakses adalah APBS dan profil sekolah. Hasilnya hanya 3 sekolah (27,3%) yang yang memberi informasi (terbuka) terhadap informasi, sedangkan 8 sekolah (72,7%) tidak memberikan (tertutup).

3 Sekolah Terbuka : SMA 9 Semarang, SMK 11 Semarang, dan SMK 1 Demak.

8 Sekolah Tertutup

Kota Semarang          :  SMA 1, 3, 5, SMK 6, kota Semarang

Kab Semarang  : SMA 1 Ungaran, SMK 1 Bawen

Kab Demak                : SMA 1 dan SMK 1 Demak

Kab Kendal                 : SMA 1 Limbangan dan SMK 3 Kenda

 

  1. Penarikan sumbangan dilakukan secara partisipulatif (partisipasi manipulatif)

Penarikan sumbangan dilakukan ole sekolah dan komite sekolah bersifat top down. Orang tua datang hanya mendengarkan sosiallisasi tanpa ada diskusi penyusunan bersama jumlah sumbangan. Masih banyak siswa tidak mampu, yang tidak terdata, yang ditarik sumbangan. Malah ada sekolah yang mempekerjakan orang tua siswa yang tidak mampu sebagai pekerja kasar (tukang bersih sekolah). Jumlah sumbangan bervariasi :

  • SMA 1 Semarang : 185.000 – 200.000
  • SMA 9 Semarang : 115.000
  • SMK 11 Semarang : 204.000
  • SMK 1 Demak : 120.000
  • SMA 1 Ungaran : 180.000
  • SMK 1 Bawen : 100.000
  • SMA 1 Limbangan : 135.000
  • SMK 3 Kendal : 200.000 – 245.0000

 

  1. Masyarakat bingung dalam menyampaikan pengaduan.

Masyarakat tidak mengetahui sarana pengaduan yang efektif untuk menyampaikan ide, masalah sekolah ke dinas. Data hasil kajian PATTIRO mayoritas siswa dan orang tua siswa merasa takut apabila mengadu, beberapa temuan aduan diantaranya intimidasi siswa apabila terlalu siswa/orang tua terlalu kritis, kekerasan di sekolah, pungutan liar.

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY