Lawan Korupsi, Pemkot Semarang Gandeng PATTIRO dan TI Indonesia

Lawan Korupsi, Pemkot Semarang Gandeng PATTIRO dan TI Indonesia

196
SHARE

Pemerintah Kota Semarang bersama Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (Pattiro) dan Transparency Internasional Indonesia (TII) untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kini Kota Semarang menduduki peringkat ketiga dalam indeks persepsi korupsi Indonesia.

Pada Seminar “Pencegahan Korupsi di Birokrasi” yang diselenggarakan oleh Pattiro di Hotel Dafam, Semarang, Kamis (16/3/2017). Disampaikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang disurvei oleh Transparency International Indonesia, tahun 2010 Kota Semarang ada di peringkat ke-25 dan tahun 2015 Kota Semarang telah ada di peringkat ketiga terbaik.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi, menyampaikan berkomitmen dalam pemncegahan dan pemberantasan korupsi. Landasan gerak pihaknya menuangkan program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) dalam dokumen RPJMD 2016-2021 pada misi kedua. Adapun isi misi itu yakni mewujudkan pemerintahan yang semakin andal untuk meningkatkan pelayanan publik dan bebas KKN.

Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saut mengatakan pihaknya memang sedang mencari sosok hebat di daerah. Namun, menurutnya, jangan hanya wali kotanya saja, melainkan strukturnya juga berjalan dengan baik.

“Kami memang mencari ‘champion’ di daerah seperti ini. Sistem pelaporan warga Lapor Hendi luar biasa, tapi kan strukturnya harus jalan, nggak boleh langsung Pak Wali bersihin kali, kan ada stafnya,” ujar Saut.

Wali Kota Semarang juga menandatangani MoU Implementasi Sistem Integritas Lokal oleh Pattiro dan TII dengan disaksikan KPK. Dalam MoU tersebut disepakati berbagai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Semarang, di antaranya penguatan sistem pengendali gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), pengawasan kinerja birokrasi melalui e-kinerja, sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Semarang Pro-Investasi, keterbukaan informasi melalui Open Data, penguatan pengawasan masyarakat melalui Lapor Hendi, dan akuntabilitas publik dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Direktur Pattiro Semarang Widi Nugroho mengatakan, meski Pemkot Semarang sudah berusaha melakukan pencegahan korupsi, tetap ada celah yang perlu dievaluasi, sehingga perlu adanya pengawasan.

“Pattiro Semarang di sini akan berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian-capaian program dan melaporkan progress report-nya secara langsung kepada Wali Kota,” pungkas Widi Nugroho.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY