PATTIRO SEMARANG UNDANG SKPD TERKAIT DALAM WORKSHOP REVIEW IMPLEMENTASI AKSI PENCEGAHAN DAN...

PATTIRO SEMARANG UNDANG SKPD TERKAIT DALAM WORKSHOP REVIEW IMPLEMENTASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK)

205
SHARE

Semarang (14/2) – Menindaklanjuti Inpres 10 Tahun 2016 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2016 dan 2017 yang memunculkan 4 Aksi PPK, setiap daerah harus berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Sudah setengah tahun lebih sejak keluarnya inpres ini. Implementasi aksi PPK ini harus dikawal tidak hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat.

PATTIRO Semarang sebagai wakil dari masyarakat, mengawal implementasi 4 aksi PPK ini di Kota Semarang. Adapun 4 aksi tersebut adalah (1) pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non-izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP, (2) Pembentukan dan penguatan tugas dan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) utama dan pembantu, (3) Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, serta (4) Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan hibah dan bantuan sosial.

Bertepatan dengan hari valentine, PATTIRO Semarang menggelar workshop yang dihadiri oleh beberapa SKPD di antaranya Bappeda, Diskominfo, Inspektorat, Bagian Pembangunan, BPKAD, DPM-PTSP, BLPBJ, LP2K, serta teman-teman LSM lain seperti KP2KKN Semarang, Kompak’s, LBH Semarang. Sebelumnya selama setengah tahun terakhir, PATTIRO Semarang melakukan studi kasus atas 4 aksi ini melalui interview pada pihak terkait maupun telaah mandiri dari berbagai sumber.

Hasil temuan-temuan dari studi ini, dipaparkan dalam workshop yang selanjutnya bersama-sama direview oleh pihak-pihak terkait, yaitu DPM-PTSP, Diskominfo, BLPBJ, dan Bagian Pembangunan Kota Semarang. Difasilitatori oleh Dini Inayati, Komisioner Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Jawa Tengah, diskusi dalam workshop setengah hari ini berjalan sangat antusias. Pemaparan-pemaparan tentang implementasi aksi PPK Kota Semarang dalam setengah tahun ini dijabarkan detail oleh masing-masing pihak.

Saran dari Andreas Pandiangan, selaku note speaker dari Universitas Katolik Soegijapranata, “Saya melihat jangan-jangan semangat anti korupsi ini hanya pada permukaan tidak masuk dalam sistem yang secara sadar dibuat di masing-masing OPD. Ada tidak pada Perda OPD ini soal peralihan? Apakah tupoksi perizinan ini melekat pada perda terbaru pada OPD itu? Jadi sangat tergantung pada semangat pimpinan daerah, saya hanya melihat semangat pada hukum OPD ini.”

Dalam workshop sangat banyak masukan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Review atas hasil temuan Pattiro ditanggapi dan diluruskan dengan kondisi aktual di masing-masing OPD. Beberapa indikator atas aksi PPK di masing-masing OPD terkait sudah tercapai. Namun, aksi PPK berdasarkan inpres ini dirasa berdiri sendiri dan kurang relevan dengan nilai-nilai lokalistik kota Semarang.

Sementara itu, Open Government Indonesia dan Inspektorat Kota Semarang juga mempunyai rencana aksi tersendiri untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sebenarnya aksi-aksi ini bisa disinkronkan dengan aksi PPK dalam inpres. Oleh karena itu, hasil dari workshop ini nantinya akan diseminarkan dengan berbagai pihak, utamanya pihak yang terkait dengan rencana aksi dan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Semarang. (IS)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY