Lapor Hendi belum efektif, Walikota harus segera evaluasi.

Lapor Hendi belum efektif, Walikota harus segera evaluasi.

656
SHARE

12 Oktober 2016

Semarang- UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 36 : “penyelenggara wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya”. Pemkot Semarang bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) mengintegrasikan sistem pengaduan Lapor Hendi dengan LAPOR untuk mengefektifkan penanganan pengaduan. Pemkot Semarang menjadi satu dari lima Pemda yang menjadi piloting Open Governance Indonesia yang dalam rencana aksinya akan melakukan perbaikan pengelolaan pengaduan.

Uji Pengaduan

Uji terhadap Sistem Pengaduan Lapor Hendi dilakukan pada bulan September 2016 melalui sarana Lapor Hendi (SMS 1708, twitter #LaporHendi) dan Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) Pemkot Semarang. 14 pengaduan terdistribusi melalui SMS Lapor Hendi (6 pengaduan), Twitter #LaporHendi  (6 pengaduan), facebook P3M (1 Pengaduan), Loket P3M (1 Pengaduan) yang terklasifikasi dari pengaduan ringan, sedang dan berat.

Hasil Uji Pengaduan

  1. Dari 12 pengaduan yang dikirim ke Lapor Hendi ada 6 pengaduan (50%) pengaduan yang tidak direspon. 6 Pengaduan tersebut terdistribusi: SMS (4 pengaduan) dan twitter #laporhendi (2 pengaduan).
  2. Sedangkan 6 pengaduan (50%) yang ditanggapi tentang akses data melalui website, kantor dan perbaikan serta pengelolaan aset. Waktu respon cukup cepat kisaran yaitu 1-3 hari,
  3. Pengaduan masing – masing facebook dan loket P3M direspon SKPD yang bertanggung jawab.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY