Geledah 13 Lokasi Temukan Lembaran Raperda

Geledah 13 Lokasi Temukan Lembaran Raperda

544
SHARE

KEBUMEN – Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang diduga terlibat kasus suap proyek pengadaan buku dan alat peraga di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Kebumen.

Kemarin, KPK melakukan penggeledahan di 13 lokasi. KPK menggeledah rumah Ketua LSM Dewan Tani Kebumen Muhamad Basikun alias Petruk, saksi kasus ini Salim, dan rumah tersangka Sigit Widodo yang menjabat Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kebumen. Penggeledahan di rumah Petruk di Gang Cempaka C 17 Kelurahan/Kecamatan Kebumen dilakukan selama empat jam. “Saya tidak tahu kalau KPK mau menggeledah rumah saya. Tapi saya persilahkan ba gi KPK untuk melakukan tugas mereka,” kata Petruk.

Penggeledahan KPK dimulai tepat pukul 11.00 WIB. Tim KPK terdiri dari 20 orang dan melibatkan petugas kepolisian setempat. Informasi yang diperoleh KORAN SINDO, KPK saat menggeledah rumah Basikun menemukan beberapa dokumen seperti lembaran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kebumen dan Daftar Harga Buku Lembar Kerja Siswa Sekolah Menengah Ke – juruan (LKS SMK). “Saya bu kan pemain. Saya biasa menampung aspirasi dan usulan-usulan masyarakat yang menjadi kebutuhan publik. Biasalah saya kan sering mengawal usulan itu agar menjadi kebijakkan,” kata Basikun.

Dia mengaku ikut mengawal visi misi Bupati Kebumen, sehingga perlu mendapatkan banyak data agar komitmen pemerintahan bisa terwujud. “Saya memiliki kedekatan juga dengan kalangan Dewan, termasuk soal pengadaan proyek. Saya seiring memberikan masukan, misalnya sekolah butuh pelajaran muatan lokal (mulok) seperti Bahasa Jawa,” ujarnya.Basikun menduka, ada kemungkinan KPK memandang dirinya memiliki kedekatan dengan pemerintah dan kalangan Dewan.

“Mungkin KPK menganggap saya memiliki banyak informasi untuk membantu memecahkan kasus pengadaan buku dan alat peraga tersebut. Sehingga mereka datang kemari,” katanya. Dia mengakui bahwa saat menggeledah di rumahnya, KPK menyita tiga buah dokumen, yakni dokumen Lembaran Raperda, Buku Plat Form Prioritas Perubahan APBD Kebumen dan Daftar Harga Buku LKS SMK.

Seusai menggeledah rumah Basikun, petugas KPK langsung menuju Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kebumen sekitar pukul 15.40 WIB. Secara berurutan KPK menggeledah di ruang kerja Sekda Kebumen Adi Pandoyo, ruang Kabag Administrasi Pembangunan (AP) Edi Riyanto, ruang pelayanan pengadaan barang dan jasa kantor AP, ruang Kabid Pemasaran Diparbud Sigit Widodo, ruang Komisi A, ruang Fraksi PDIP, ruang Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Supangat, serta tiga ruang di Diskpora, yakni ruang Kepala Dikpora, Ruang Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (Sarpras Dikdas) dan ruang Kasi Sarpras Dikmen.

Saat dikonfirmasi, Kepala Diparbud Kebumen Hery Setiyanto menjelaskan bahwa empat orang dari KPK melakukan penggeledahan di ruang Sigit Widodo. “Mereka (petugas KPK) membawa laptop dari ruangan Pak Sigit Widodo,” imbuhnya. Terpisah, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, hingga kini belum ada bukti keterlibatan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad atas kasus suap tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada, kalau nanti dalam pengembangan penyidikan ada sesuatu yang mengarah ke beliau (bupati) atau ke siapa saja, itu teknik pe nyidikan,” kata Basaria di di Gedung Gradhika Komplek Kantor Gubernur Jateng, Semarang, kemarin. Basaria juga mengungkapkan bahwa mayoritas anggota DPRD kabupaten/kota di Jawa Tengah belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. “DPRD di Jawa Tengah ada yang sama sekali belum melaporkan LHKPN, jumlahnya sekitar 70%,” katanya.

Bahkan, kata dia, sebanyak 81% anggota DPRD Kabupa ten Kebumen hingga kini sama sekali belum melaporkan LHKPN. “Khusus DPRD kabupaten Kebumen yang belum pernah laporkan LHKPN me mang 81%. Ini (Kebumen) juaranya (di Jawa Tengah),” ujar Basaria. Meski demikian, Basaria menampik bahwa hal itu tak ada hubungannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada sejumlah pejabat Kebumen, Sabtu (15/10). “Jadi tidak dihubungkan dengan ka – sus yang kebetulan ada. Kasus itu murni pengaduan dari masyarakat, kemudian ditanggapi KPK dan dilakukan OTT,” ujarnya.

Momentum Perbaikan

Terpisah, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad saat dikonfirmasi mengaku siap apabila suatu saat dipanggil oleh KPK untuk diminta memberikan keterasangan sebagai saksi pada penyidikan kasus suap tersebut. “Saya akan hadir,” katanya. Yahya mengaku sama sekali tidak mengatahui muasal kasus yang menimpa Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudi Tri Hartanto dan Kabid Pemasaran Diparbud Sigit Widodo. “Saya juga bingung, staf kami di Pariwisata (Dinas Pariwisata) kok ngurusi pendidikan, tunggu saja hasil pemeriksaan KPK,” ujarnya.

Yahya berharap Operasi Tangkap Tangan KPK di Kebumen ini dijadikan momentum oleh semua pihak untuk memperbaiki diri. “Semoga hik mahnya ini menjadikan Kebumen lebih baik dan lebih bersih ke depan,” katanya. Dia menyatakan, meskipun beberapa ruangan dilingkungan pemerintahannya disegel KPK, namun berbagai pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. “Dengan keterbatasan yang ada, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Semarang, Widi Nugroho mengaku, dalam aturan tentang penganggaran, seharusnya dalam proses membahasan anggaran ada transparansi. Dia menilai, pemerintah daerah di Jawa Tengah sejauh ini masih tertutup. “Seharusnya mulai dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga rancangan APBD diungguh dalam website, sehingga masyarakat tahu,” katanya.

Hery priyantono/ amin fauzi

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=1&date=2016-10-19

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY