PEMKAB. DEMAK TERTUTUP TERHADAP AKSES INFORMASI MASYARAKAT

PEMKAB. DEMAK TERTUTUP TERHADAP AKSES INFORMASI MASYARAKAT

507
SHARE

23 Agustus 2016

Semarang, PATTIRO – Dalam No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), negara memberikan jaminan masyarakat untuk memperoleh informasi dalam mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara. UU KIP juga memberikan kewajiban badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasidi lingkungan badan publik supaya masyarakat, baik secara aktif (tanpa melalui permohonan) maupun pasif (Melalui permohonan informasi) bisa mendapatkan informasi tersebut.

Jalan rusak di Kab Demak
Jalan rusak di Kab Demak

Disampaikan Widi Nugroho (Direktur PATTIRO Semarang), di Provinsi Jawa Tengah belum seluruh daerah mengimplementasikan UU KIP. Contoh kasus adalah di Kab Demak, dari permintaan informasi PATTIRO Semarang pada bulan Agustus terhadap ke 6 SKPD dan 3 sekolah di lingkungan pemkab, hanya 1 SKPD yang memberikan informasi. Adapun dokumen yang diminta yaitu perencanaan, penganggaran yang seharusnya terbuka untuk publik, bisa diminta masyarakat. Apabila dilihat lebih dalam melalui website resmi pemda demakkab.go.id, memang terlihat bahwa Pemkab Demak belum memprioritaskan pelayanan informasi ke masyarakat.

“Masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawasan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan didahului akses informasi dokumen supaya seluruh program akuntabel, ” Tegas Nugroho. Menindaklanjuti hak atas akses informasi, PATTIRO Semarang minggu yang lalu mengirimkan surat keberatan sebagai respon atas tidak dilayanani nya permintaan informasi tersebut.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY