Serial Diskusi Pemetaan Aksi Anti Korupsi Kota Semarang Seri 2

Serial Diskusi Pemetaan Aksi Anti Korupsi Kota Semarang Seri 2

464
SHARE

 

Komitmen negara indonesia dalam mencegah korupsi telah tertuang dalam Strategi nasional (Stranas) pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam stranas, disebutkan bahwa keterbukaan informasi juga merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini bahkan telah dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sampai saat ini masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas. Akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat terhadap informasi menjadi penting.

Sebagaimana lanjutan serial diskusi rencana aksi anti korupsi melalui keterbukaan informasi publik pada tanggal 14 April 2016, dihasilkan beberapa hal yang berkaitan dengan strategi dalam mengimplementasikan UU No.14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Dalam merumuskannya, sebelumnya disampaikan mengenai instrumen pengukuran akuntabilitas yang terdiri dari 4 dimensi yaitu : Kesiapan Badan Publik membuka informasi publik, Ketersampaian Informasi Kepada Publik, Kebermaknaan Informasi Bagi Publik dan Ketersediaan ruang partisipasi publik/mekanisme feedback antara publik dengan Badan Publik.

Perumusan pengukuran akuntabilitas ini harapannya dapat menghasilkan beberapa rekomendasi berdasarkan 4 dimensi tersebut. Adapun rekomendasi ini akan menjadi rumusan aksi anti korupsi melalui keterbukaan informasi publik di Kota Semarang.

Oleh karena itu, Pattiro Semarang berharap dapat berdiskusi bersama dengan pemerintah maupun masyarakat dalam merumuskan rekomendasi sebagai langkah awal permusan aksi anti korupsi melalu keterbukaan informasi publik dalam rangka mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.

Adapun diskusi ini akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 April 2016 bertempat di ruang meeting Rumah makan padang sederhana.transparency_public_rights_to_know

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY