Press Release: TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN BOS DI SEKOLAH

Press Release: TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN BOS DI SEKOLAH

710
SHARE

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu dari program-program yang digulirkan pemerintah untuk memenuhi hak dasar warga negara yang disertai dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Program BOS ditujukan untuk menjamin  akses anak usia 7-15 tahun untuk sekolah di SD dan SMP. Sasaran dari program ini adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) serta Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia.

 Program ini sudah dimulai sejak tahun 2005 namun sampai saat ini belum mengalami banyak perubahan dalam pengelolaannya. Pada tataran penyedia layanan dan dalam hal ini adalah sekolah, transparansi dan partisipasi masyarakat masih rendah. Rendahnya transparansi tampak dengan sedikitnya sekolah yang tidak siap memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini diperkuat dengan ketidaksiapan sekolah dalam memberikan informasi kepada siswa dan orang tua serta masyarakat. Di Kota Semarang, belum semua sekolah mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman sekolah dan menginformasikan rekapitulasi penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada orang tua siswa secara tertulis sebagaimana Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS.

Ruang partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan/pemantauan yang dijamin dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini tampak pada cakupan regulasi yaitu Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS 2012. Meskipun dalam BAB III disebutkan bahwa sekolah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, dalam BAB IX tentang pengaduan masyarakat tidak mencantumkan sekolah sebagai penyedia layanan yang memiliki keharusan untuk melakukan mengelola pengaduan. Kebijakan setengah hati untuk menyediakan ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan ini berpengaruh pada implementasi yang sekedarnya.

Pada umumnya, sekolah tidak memiliki mekanisme pengaduan dan hanya menyediakan kotak bertuliskan saran dan pengaduan. Dengan kondisi tersebut, banyak orang menjadi pesimis karena merasa tidak yakin dengan hasil yang akan dicapai jika ia menyampaikan pengaduan. Selain itu, alasan ketakutan sering kali muncul pada orang tua / wali ketika menyampaikan komplain/keluhan. Rendahnya angka pengaduan atau bahkan mungkin tidak ada pengaduan sama sekali dinilai cukup oleh sekolah sebagai penyedia layanan untuk menilai kepuasan masyarakat (orang tua/wali dan siswa) atas layanan yang diberikan. Disisi lain, keadaan tersebut justru akan berakibat buruk terhadap sustainabilitas pelayanan tersebut. Karena hal itu berarti membiarkan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai sistem yang tanpa umpan balik, sehingga tidak  pernah ada informasi yang cukup untuk perbaikan pelayanan publik. Mekanisme komplain yang tersedia dengan menggunakan kotak saran dan pengaduan belum mampu mendukung terjadinya pengajuan komplain yang efektif, mudah dan murah dari konsumen pelayanan publik.  

Mekanisme pengelolaan keluhan atas pelayanan publik adalah suatu bagian dari sistem pelayanan publik untuk memfasilitasi, mengakomodasi dan mengelola keluhan konsumen atas pelayanan publik yang diterimanya. Mekanisme pengelolaan keluhan juga merupakan sarana partisipasi publik, dimana konsumen dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan-keputusan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari sisi konsumen, mekanisme pengelolaan keluhan diperlukan terutama untuk mengakomodasi kepentingan konsumen pada wilayah pelayanan publik yang tidak ada kemungkinan dilakukannya exit mechanism. Sementara disisi penyelenggara pelayanan publik , mekanisme pengelolaan keluhan diperlukan untuk perbaikan sistem pelayanan publik dan untuk meningkatkan legitimasi institusi pelayanan publik dimata publik. Perbaikan dilakukan dengan memanfaatkan atas respon yang diperoleh dan mengolahnya menjadi bahan pengambilan keputusan. Sedangkan legitimasi akan diperoleh seiring dengan meningkatnya keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Oleh karena itu, PATTIRO Semarang merekomendasikan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut:

1.    Semua sekolah penerima dana BOS mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman.

2.    Semua sekolah menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada penerimaan raport.

3.    Sekolah menyediakan mekanisme pengelolaan keluhan secara sistemik sebagai kelengkapan penyelenggaraan layanan Program BOS. Mekanisme pengelolaan keluhan ini disertai dengan ketersediaan SDM, prosedur yang jelas, didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat baik proses maupun tindak lanjut beserta hasil atau perbaikan atas keluhan masyarakat.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY