Pungutan Berkedok Sumbangan Sekolah Diawasi

Pungutan Berkedok Sumbangan Sekolah Diawasi

689
0
SHARE

SEMARANG – Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang mengawasi adanya pungutan berkedok sumbangan di sejumlah sekolah negeri dan swasta di Kota Semarang. Pengawasan tersebut terkait dengan terbitnya Permendikbud No 44 tahun 2012 yang membolehkan penarikan pungutan dan sumbangan.

Peneliti Pattiro Semarang, Dini Inayati mengatakan, peluang pelanggaran terjadi pada praktik penentuan besaran iuran sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dia mencontohkan pengertian sumbangan diarahkan sebagai pungutan, karena jumlah biaya ditentukan dan waktunya dibatasi.

”Kalau sumbangan tidak mengikat. Namun ini muncul sumbangan yang mengikat. Itu namanya pungutan, tapi berkedok sumbangan. Itu yang harus diwaspadai masyarakat,” katanya, Selasa (28/8).

Menurut dia, pungutan dalam Permendikbud tersebut hanya diperbolehkan untuk sekolah negeri bertaraf internasional dan sekolah swasta. Sekolah negeri jenjang SD dan SMP yang noninternasional tidak diperbolehkan menarik pungutan. Namun, meminta sumbangan masih diperkenankan dengan catatan menunjukkan keperluan dana dan urgensi penarikan.

”Sekolah negeri dan swasta juga harus menunjukkan urgensi penarikan sumbangan. Syarat lain untuk pungutan bagi sekolah swasta berupa merinci kebutuhan dana agar wali murid mengetahui alokasi biaya yang dikeluarkan,” katanya.

Harus Transparan

Sebelumnya dalam Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 melarang penarikan pungutan dan sumbangan dalam bentuk apa pun terhadap SD hingga SMP. Dengan adanya Permendikbud baru, sekolah tersebut khususnya swasta dapat bernafas lega. Sebab diperbolehkan menarik biaya dari wali murid.

”Kebutuhan dana paling besar biasanya untuk pembangunan ruang,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mendorong sekolah aktif mempublikasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), baik di dalam maupun di luar sekolah seperti lewat media online. Dia mendesak pada 2013 RAPBS harus sudah transparan dengan dimasukkan jejaring online di sekolah dan dinas pendidikan. (H74,ebp-75)

Sumber: Suara Merdeka

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY