1 2 3 4 5
Kampanye Cerdas Menjelang Pilpres 9 Juli 2014

Menjelang masa kampanye yang hampir usai, kedua tim sukses Calon Presiden dan Wakil Presiden semakin gencar melakukan kampanye baik turun langsung ke masyarakat maupun di media massa. Namun, yang selama ini terjadi adalah maraknya kampanye-kampanye terselubung yang menjatuhkan lawan. Meski sudah ada aturan yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye pemilu namun prakteknya

Realisasi Bantuan Beasiswa untuk Siswa Miskin

Berawal  dari keresahan masyarakat mengenai sulitnya mengakses beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, maka PATTIRO Semarang bersama KOMPAKS (Komunitas Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang) mengadakan FGD yang bertempat di Hotel Saraswati, Semarang untuk membahas tentang sektor Pendidikan yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Perwakilan DPKAD Kota Semarang,

Kemudahan Akses Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

PATTIRO Semarang bersama KOMPAKS (Komunitas Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang) menyampaikan beberapa rekomendasi terkait bidang kesehatan kepada pemerintah Kota Semarang. Rekomendasi ini disampaiakan dalam acara FGD Masyarakat dengan Pemerintah Kota yang bertempat  di Hotel Saraswati Semarang 25 Juni 2014 lalu. Nrasumber dalam kesempatan itu adalah perwakilan Dinas Kesehatan Kota Semarang,

Peran Masyarakat, Jurnalis dan Pemerintah dalam Percepatan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diperlukan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 berdasarkan amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 dan masing-masing

Saatnya Mahasiswa Berperan Aktif dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014

Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 sampai saat ini sudah memasuki masa kampanye. Pada masa ini sering bermunculan black campaign atau kampanye hitam dari masing-masing kubu pasangan calon Presiden. Belum lagi bentuk-bentuk pelanggaran yang lain dapat merusak pelaksanaan Pemilu Presiden yang akan datang. Mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat mempunyai andil yang

Transparansi Penyelenggaraan Pendidikan melalui ceksekolahku.or.id

Dinas Pendidikan merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Semarang yang mempunyai kelembagaan terbesar. Dinas Pendidikan mempunyai 347 SD Negeri, 179 SD Swasta, 43 SMP Negeri, 133 SMP Swasta, 16 SMA Negeri, 62 SMA Swasta, 11 SMK Negeri dan 77 SMA Swasta. Total belanja APBD tahun 2014 (diluar BOS) yaitu

Training Masyarakat tentang Pengawalan Proses Perencanaan dan Penganggaran

Keberadaan sistem e-goverment penilaian kinerja SKPD tidak akan berdampak pada perbaikan birokraksi, tanpa adanya partisipasi publik yang mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SKPD yang terkait. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal monitorng dan evaluasi kinerja SKPD, dibutuhkan capacity building. Penyiapan kemampuan masyarakat dan penyiapan sistem  e-goverment diharapkan berjalan secara

Workshop Aplikasi Mekanisme Konversi Suara menjadi Kursi Pemilu 2014

Semarang- Pemilu legislatif telah terlaksana 9 April yang lalu. Banyak Lembaga Survey telah mengumumkan prediksi mereka akan perolehan suara dan kursi yang diperoleh oleh tiap- tiap partai politik. Namun, seperti apa cara penghitungan suara di Pemilu 2014 kali ini? Karena pada Pemilu 2014, metodologi alokasi kursi telah diubah. Seharusnya metodologi

Memotret Pelaksanaan Musrenbang di Kota Semarang

Beberapa hari yang lalu, PATTIRO Semarang mengadakan diskusi bersama beberapa Komunitas diantaranya Komunitas Candi, Komunitas Jomblang, Komunitas Pongangan dan Komunitas Nangka Sawit. Dalam diskusi ini, hal yang dibahas adalah bagaimana gambaran masyarakat komunitas mengenai pelaksanaan Musrenbang di Kota Semarang. Hal ini kami anggap penting karena kegiatan Musrenbang merupakan bagian dari

Masukan PATTIRO Semarang untuk Rencana Kerja Dinas Kesehatan 2015

Hari ini, Rabu 7 Mei 2014 Direktur PATTIRO Semarang (Dini Inayati) menghadiri undangan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk agenda pengumpulan usulan atau masukan atas Rencana Kerja 2015. Dalam kesempatan tersebut, Dini Inayati menyampaikan beberapa kebijakan yang harus mendapatkan alokasi anggaran tahun 2015, yaitu: Sosialisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat sampai ke tingkat Rukun

Pengembangan Koalisi CSO untuk Mengawal Proses Reformasi Birokrasi Daerah

Semarang- 25 April 2014 lalu, PATTIRO Semarang telah mengadakan FGD Koalisi CSO yang bertempat di Pemancingan dan Resto Jowo Deles, pada kegiatan tersebut hadir sepuluh  undangan yang terdiri dari para akademisi, jurnalis dan beberapa NGO di Semarang. Tujuan kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk membuat kesepakatan diantara peserta yang hadir

Workshop Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaran Pemilu

Pemilu legislatif 2014 yang sekiranya akan dilaksanakan beberapa pekan kedepan menjadi momentum penting dalam kehidupan demokrasi rakyat Indonesia. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi pemilu di era reformasi menunjukkan trend penurunan pada setiap pelaksanaan pemilu. Partisipasi pemilih pada tahun 1999 mencapai angka 92,74%, angka tersebut turun menjadi 84,07% di tahun 2004

Pattiro Desak Realisasi Sekolah Gratis

Pemerintah Kota Semarang diminta secepatnya menyelenggarakan program pendidikan gratis 12 tahun. Dorongan itu muncul dari lembaga swadaya masyarakat Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang. Mereka meyakini, nilai anggaran belanja Pemkot Semarang mampu membiayai program Pendidikan Menengah Universal (PMU) hingga 100 persen. Pattiro pun mendesak program ini bisa direalisasikan di tahun

Meretas Jalan Keterbukaan dari Kampung Kusam

Sebuah journey mengenai proses transparansi pembangunan yang terjadi di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. Journey ini menjadi bukti bahwa kekuatan masyarakat yang terorganisir mampu mencegah tindakan koruptif yang acap kali mewarnai pembangunan di suatu wilayah. Journey ini disusun oleh Pegiat Pattiro Semarang, Jhon Arie Nugroho.Lebih lengkap silahkan download di link berikut. 

Pattiro: Alihkan TPP untuk Perbaikan Infrastruktur

Semarang - Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang mendorong pengalihan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tidak lagi mengajukan dalam APBD.Deputi Eksternal Pattiro Semarang Widi Nugroho di Semarang, Jumat, menjelaskan dorongan pengalihan TPP tersebut dikarenakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Semarang masih berjalan di tempat."Di sisi lain banyak warga yang

Agi : Harga Seragam Keterlaluan

Semarang, Antara Jateng - Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang kembali menyoroti penjualan seragam di koperasi sekolah yang harganya keterlaluan karena nilainya di luar kewajaran harga pasar sehingga merugikan orang tua murid.Kepala Divisi Keterbukaan Informasi Pattiro Semarang Agi Suprayogi di Semarang, Rabu, menjelaskan sebenarnya masalah seragam sudah menjadi kasus berulang

Target Retribusi Daerah Menurun

SEMARANG -  Pemerintah Kota Semarang belum mampu mengoptimalkan potensi retribusi daerah. Bahkan, dalam perencanaan anggaran 2014, Pemkot justru menurunkan target penerimaan pendapatan dari pos retribusi. Itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang tidak serius mengupayakan peningkatan retribusi daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan Kota Semarang. Tudingan tersebut dilontarkan Divisi Anggaran, Pusat Telaah

Kantor Komisi Informasi Pusat Disegel

JAKARTA - Koalisi Freedom Of Information Network Indonesia melakukan penyegelan di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Penyegelan yang dilakukan pada Rabu (5/6/2013) ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden yang lamban memproses seleksi anggota komisioner KIP untuk periode 2013-2017. Pasalnya, masa jabatan komisioner KIP periode 2009-2013 sudah habis

Laporan Pengkajian Penguatan Mekanisme Komplain P5 Kota Semarang

Laporan Pengkajian Penguatan Mekanisme Komplain P5 Kota Semarang     Sesungguhnya, di era reformasi saat ini, pelembagaan mekanisme penyampaian komplain telah diakomodir dalam wujud sebuah komisi. Komisi tersebut bernama Komisi Ombudsman. Hal ini berdasarkan pada TAP MPR No VIII/MPR/ 2001 tentang Kebijakan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sayangnya,

Target Pajak Bumi dan Bangunan Rp 175 Miliar

SEMARANG, - Pemkot Semarang, menargetkan angka yang cukup tinggi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2013. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota dibebani target Rp 175 miliar dari sektor ini. Saat kegiatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Tahun 2013, Kamis (7/3), Kepala DPKAD Kota Semarang,

BOS "Online" Siap Diluncurkan

  Semarang, ANTARA Jateng - Dinas Pendidikan Kota Semarang siap meluncurkan program bantuan operasional sekolah (BOS) "online" sebagai bentuk transparansi anggaran pendidikan dan mencegah tindak penyimpangan. "Kami rencanakan BOS online bisa diluncurkan 16 Januari 2013. Program ini mencakup seluruh SD dan SMP, baik negeri dan swasta," kata Sekretaris Disdik Kota Semarang Nana

Orang Tua Minta Salinan RAPBS Komite Sekolah Perlu Aktif

Upaya ini untuk memberikan informasi bagi yang belum melek terhadap teknologi internet, agar tetap bisa memantau anggaran pendapatan dan pengeluaran sekolah. Salah satu orang tua siswa, Hartiyani (45) mengatakan, RAPBS online merupakan langkah positif yang diambil pemerintah. Sebab, pihaknya dapat memantau perkembangan pembelajaran anak dari biaya yang dikeluarkan sebagai orang tua siswa. ”Akan tetapi,

Semarang Menuju Kawasan Bebas Korupsi Anggaran Dilaporkan secara Online

SEMARANG - Kota Semarang berkomitmen untuk menjadi daerah yang terbebas dari praktik korupsi. Wujud komitmen tersebut salah satunya tercermin melalui kegiatan Launching Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), yang diselenggarakan di Ruang Loka Krida Kompleks Balai Kota, Rabu (26/12). Dibuka langsung oleh Plt Wali Kota, Hendrar Prihadi, kegiatan ini dihadiri oleh

Pers Conference SEKOLAH DI SEMARANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL ANGGARAN, KAPAN?

  Dalam satu minggu terakhir kota Semarang sedang ramai dibahas pungutan SPI di SMA 3 semarang yang tidak terjangkau orang tua siswa. Informasi terakhir disampaikan oleh kepala dinas pendidikan bahwa dinas pendidikan akan melakukan revisi APBS 2012/2013 yang tidak sesuai dan melakukan pengawasan pembuatan R APBS 2013/2014. Yang jadi pertanyaan adalah

MENCEGAH KORUPSI DENGAN CARA ANAK MUDA 19 Des 2012, Youth proactive roadshow TII bersama Pattiro.

Bagi sebagian besar anak- anak muda, bicara tentang masalah anti korupsi sangat lah tidak menarik. Bahkan mereka cenderung mengatakan korupsi bukanlah urusan mereka. Namun bila dilakukan dengan cara yang ringan dan menyenangkan melaluistand up comedy, performace music dan diskusi, hal itu menjadi cara yang menyenangkan dalam mengkampanyekan anti korupsi. Cara itulah

Agenda Setting, Kekuatan Media Lawan Korupsi

SEMARANG - Kekuatan media dalam melawan korupsi bisa terlihat dari agenda setting-nya, dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya terhadap isu-isu penting. Namun setiap media massa memiliki agendanya sendiri dalam pemberitaan, sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. ''Keberpihakan media dalam melawan korupsi mendasarkan kesaksian-kesaksian pada agenda setting. Bagaimana mengkonstruksi realitas sesuai

LSM Kritik Tunjangan Pegawai

SEMARANG - Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (Kompaks) yang terdiri dari beberapa lembaga menolak rencana penganggaran tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan juga kenaikan tunjangan perumahan untuk anggota Dewan. Lembaga yang tergabung dalam Kompaks antara lain Pattiro Semarang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, KP2KKN, KAMMI Semarang, PC PMII Kota Semarang, Komunitas

Aktivis HAM Semarang Aksi Jalan Mundur

SEMARANG,  - Ratusan orang dari sejumlah elemen masyarakat di Kota Semarang menggelar aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional pada Senin (10/12/2012). Aksi diawali di seputaran kawasan Simpanglima menuju Jalan Pahlawan Semarang. Pada aksi tersebut sejumlah orang melakukan aksi jalan mundur dan teatrikal yang menggambarkan mundurnya penegakan HAM di Jawa

Penegakan HAM Alami Kemunduran

SEMARANG,  - Ratusan massa menggelar unjuk rasa menyikapi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang marak terjadi di Jateng. Mereka merupakan gabungan para aktivis, mahasiswa serta pegiat HAM seperti masyarakat, nelayan, petani, pedagang kaki lima, buruh, dan LSM. Massa melakukan unjuk rasa dari bundaran eks videotron kemudian berlanjut di depan kantor gubernuran,

Ada Pembagian Buku Antikorupsi di Semarang

SEMARANG - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) dan PATTIRO memeringati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember di Car Free Day (CFD) Jl Pahlawan Semarang, Minggu (9/12/2012). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu mensosialisasikan gerakan antikorupsi dengan menggelar spanduk putih untuk testimoni warga."Kami juga membagikan buku anak-anak yang isinya

LSM Semarang Kumpulkan Testimoni Anti-korupsi

Semarang: SEJUMLAH aktivis Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah bersama aktivis Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang memperingati Hari Antikorupsi se-dunia dengan mengumpulkan testimoni antikorupsi dari masyarakat, Minggu (09/12).Tidak hanya menggelar spanduk untuk menampung testimoni masyarakat di "car free day" Jalan Pahlawan Semarang, tetapi kedua

Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013

  Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Disamping kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya: lama siswa bersekolah; lama siswa tinggal di sekolah; pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi; buku pegangan atau buku babon; dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan. Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara

Pattiro: Sediakan Mekanisme Komplain BOS

Semarang, ANTARA Jateng - Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang meminta Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah menyediakan mekanisme komplain untuk pengaduan dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). "Selama ini tidak pernah ada keluhan, karena memang masyarakat tidak mengetahui mekanisme komplain. Apalagi masih ada sekolah yang tidak memiliki unit pengaduan

Pattiro: Bantuan Hukum Gratis Minim Sosialisasi

Semarang, ANTARA Jateng - Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menilai layanan bantuan hukum oleh Pemerintah Kota Semarang secara gratis untuk masyarakat miskin masih minim sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang beralih ke lembaga swadaya masyarakat (LSM). "Banyak masyarakat miskin tidak tahu bahwa ada bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemkot Semarang

Layanan Aduan Macet Masyarakat Pilih Media Massa

SEMARANG- Hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pukulan bagi Pemkot dan instansi terkait. Sapta Program yang didengungkan pemerintahan hanya slogan. Bagaimana tidak? Salah satu program yang ditetapkan itu adalah menyangkut peningkatan layanan publik. Akan tetapi hasil yang dilakukan KPK  justru menempatkan Kota Semarang nomor empat terbawah dari 60 kota

Pelayanan Publik Buruk Hasil Survei Integritas oleh KPK : Semarang Peringkat 57 dari 60 Kota

  SEMARANG- Hasil survei Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi,     Kota Semarang menduduki peringkat ke-57 dari 60 kota. Nilai integritas hanya 3,61, sangat jauh dibanding nilai rata-rata nasional (6,00). Survei Integritas bertujuan mengetahui nilai integritas, indikator, dan subindikator integritas dalam layanan publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab

Anggaran Sekolah Diminta Sistem Online Hindari Penyelewengan

SEMARANG - Pengawasan terhadap         anggaran sekolah sudah saatnya terbuka untuk     masyarakat dengan menunggahnya         di website masing-masing sekolah.         Keterbukaan informasi ini akan menghindarkan dari penyalahgunaan dan dobel anggaran.Kasus dugaan penaikan anggaran sekolah yang tidak sesuai peruntukan akan terminimalisasi dengan peran serta masyarakat.Hal itu disampaikan

12 Sekolah Mark Up Anggaran (RAPBS Dobel, Disdik Turunkan Tim Klarifikasi)

SEMARANG- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun tiap satuan pendidikan mulai jenjang SD hingga SMA/SMK di Kota Semarang dicurigai rawan dobel anggaran. Sebab, banyak aduan ke Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Semarang yang menyebutkan, antara rekap dan rincian belanja modal pada RAPBS, tidak sinkron. Selain itu, banyak orang tua

Press Release : Dana Langsir RASKIN

          Press Release Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO ) Semarang   Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi kebutuhan dasar/ utama bagi seluruh warga negara Indonesia, dan menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya, terutama bagi warga miskin. Sebagaimana termaktub dalam perda no 4 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, pasal 12 , yang menyebutkan bahwa

PDI PERJUANGAN DIDESAK COPOT RUKMA SETYABUDI

KBR68H, Jakarta – PDI Perjuangan diminta mengkaji kembali penetapan Rukma Setyabudi sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah. Sebelumnya, Rukma disebut-sebut pernah mendapatkan status gangguan jiwa oleh RS Jiwa Amino Gondohutono, Semarang.  Aktivis pemantau pemerintahan Semarang Pattiro, Aryanto Nugroho mengatakan, atas alasan itu Rukma tak patut menyandang jabatan penting tersebut. "Pertama dari fraksinya atau partainya

Dana Hibah Disorot

Rabu, 7 November 2012 Dana Hibah Disorot    SEMARANG – Komisi E DPRD Jawa Tengah menengarai ada ketimpangan dalam pengucuran dana hibah bagi sekolah dasar (SD) swasta di Kota Semarang. Sekolah favorit justru mendapatkan bantuan keuangan dari Provinsi Jateng lebih besar daripada sekolah di daerah pinggiran. Dalam laporan keuangan APBD Perubahan 2012 Provinsi Jateng

Warga Kemijen Waspadai Tanggul Jebol

Warga Kemijen Waspadai Tanggul Jebol SEMARANG  - Warga RW 9 Ke­lurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur waspadai  banjir. Mereka siaga di salah satu titik tanggul Banjirkanal Timur yang rawan jebol. Salah seorang warga, Heriyanto mengungkapkan, tanggul itu pernah dibongkar untuk kepentingan proyek, kemudian ditambal kembali. “Saat hujan akhir pekan lalu air terlihat masih merembes,

RAPBD 2013 Belum Pro Warga Miskin

RAPBD 2013 Belum Pro Warga Miskin Radar Semarang, Kamis, 1 November 2012 Hal 2 Sekayu - Koalisi Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (KOMPAKS) menilai rancangan APBD (RAPBD) 2013 dan nota keuangan Pemkot, belum berpihak kepada masyarakat miskin. "Kami melihat program dan kegiatan tidak ada terobosan-terobosan baru.masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Selain

PRESS RELEASE : Pemerintah Kota perlu meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelaksanaan program

                PRESS RELEASE PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) SEMARANG Pemerintah Kota perlu meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelaksanaan program bansos ( Bantuan Sosial )   SEMARANG- Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar, dan pemberdayaan masyarakat di era desentralisasi membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil, mulai dari proses perencanaan atau pembuatan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Penguatan kapasitas

Kontinuitas Program Gerdu Kempling

Kontinuitas, baik dalam perhatian, pengawasan, maupun evaluasi tampaknya masih langka dilakukan terhadap program-program pemerintah daerah/ kota. Itu pulalah yang terjadi dengan program pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Semarang melalui Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan (Gerdu Kempling). Akibatnya, program ini dinilai kurang maksimal dan ditemukan banyak

Pungutan Berkedok Sumbangan Sekolah Diawasi

SEMARANG - Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang mengawasi adanya pungutan berkedok sumbangan di sejumlah sekolah negeri dan swasta di Kota Semarang. Pengawasan tersebut terkait dengan terbitnya Permendikbud No 44 tahun 2012 yang membolehkan penarikan pungutan dan sumbangan. Peneliti Pattiro Semarang, Dini Inayati mengatakan, peluang pelanggaran terjadi pada praktik penentuan

Dampak dan Akibat Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan utama pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Seperti tujuan pemerintah yang lainya. Pengadaan barang dan jasa yang baik, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, persaingan usaha yang sehat dan efisien (dan hindari pemborosan!) dalam penggunaan anggaran. Pengadaan barang dan jasa yang baik merupakan alat yang tepat

Sudah Memadaikah Akuntabilitas LSM Kita?

Harus dikatakan bahwa banyak hal dari yang sudah berlalu dalam akuntabilitas komunitas LSM memang tidak memadai. Seluruh survei baru-baru ini oleh Envirocs Internasional menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap dunia bisnis dan pemerintah. LSM-LSM mencatat skor sangat tinggi dalam hal indeks kepercayaan, hanya diungguli oleh “angkatan bersenjata”. Para aktivis memfokuskan

SK Direktur PATTIRO Semarang tentang PPID di Lingkungan PATTIRO Semarang

Sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PATTIRO Semarang selaku NGO juga memiliki kewajiban untuk membentuk PPID.  Download SK Direktur PATTIRO tentang PPID

Polrestabes Kantongi Izin Pembangunan Videotron Tugu Muda

SEMARANG - Polrestabes Semarang mengklaim telah mendapatkan izin dari Wali Kota Semarang terkait proses pembangunan videotron di Pos Polisi Tugu Muda. Hal tersebut disampaikan Kapolertabes Semarang, Kombes Pol Elan Subilan melalui Kasubag Humas Kompol W Napitupulu ketika datang ke kantor Suara Merdeka, Gedung Unaki Lantai 6 Jalan Pemuda Semarang (8/5). Izin yang dimaksud,

Press Release: TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN BOS DI SEKOLAH

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu dari program-program yang digulirkan pemerintah untuk memenuhi hak dasar warga negara yang disertai dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Program BOS ditujukan untuk menjamin  akses anak usia 7-15 tahun untuk sekolah di SD dan SMP. Sasaran dari program ini adalah semua sekolah SD/SDLB

Tahun ini, BOS SMA Mulai Dirintis

SEMARANG - Tahun ini, Pemerintah mulai merintis pemberian Bantuan Operasional Siswa SMA (BOS SMA). Kebijakan itu sejalan dengan adanya program wajib belajar 12 tahun. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono. Menurutnya, indeks pemberian BOS SMA ini sebesar Rp 200.000/siswa/tahun. ‘’ Masih bertahap, sekarang ini baru Rp 200.000

Protes Keras Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Yang Mengamini Praktek Korupsi

Sebagaimana diberitakan Harian Suara Merdeka, 21 Maret 2012, bahwa Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo menilai apa yang dilakukan Wali Kota Semarang Soemarmo bukan untuk kepentingannya sendiri. Bibit membandingkan kasus Soemarmo dengan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono. "Ini berbeda, Pak Untung itu menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadinya. Kalau

Petunjuk Teknis BOS tahun 2012

lebih lengkap download :Petunjuk Teknis BOS tahun 2012

Peran LSM dalam Paticipatory Budgeting

Ini adalah judul dari penelitian skripsi dari mahasiswa Undip tahun 2010 dengan objek penelitian Pattiro Semarang. Download: Abstraksi Peran LSM dalam Participatory Budgeting (Studi Partisipasi Pattiro dalam Penyusunan Anggaran Kesehatan Kota Semarang tahun 2010)

Pedoman Umum Raskin tahun 2012

Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak

Inilah Penghasilan Pegawai Pajak Golongan III

Reformasi Birokrasi, digulirkan tahun 2007 dengan maksud memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu reformasi birokrasi juga menciptakan aparat yang bersih dan profesional. Salah satu langkah reformasi birokrasi dengan mengeluarkan remunerasi kepada pegawai kementrian dan lembaga negara. Tahap awal sebagai percontohan remunerasi tahun 2007 dipilih pegawai Kementrian Keuangan. Menteri Keuangan

KPK dan BPK Dinilai Lembaga Paling Dipercaya

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 82 kementerian dan lembaga. Dua kementerian/lembaga memperoleh nilai A atau sangat baik dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat tahun 2011."Dua kementerian/lembaga itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas

Prinsip Manajemen Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil

Penting untuk mengidentifikasi serangkaian prinsip praktik yang baik yang bisa digunakan sebagai standar dalam mengembangkan sistem-sistem manajemen keuangan yang tepat dalam sebuah OMS. Prinsip-prinsip ini akan memandu perilaku dan membantu dalam kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur kerja dalam suatu OMS. Perhatikan secara seksama Tujuh Prinsip Manajemen Keuangan berikut sebagai tujuan dalam menyelenggarakan

Markun Berupaya Lawan Korupsi

MARKUN tak lagi mengajar murid SD, lantaran tak mendapat surat keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia tak mau menyogok untuk memperolehnya, meski sang istri terus membujuknya. “Kamu adalah cerminan rumahmu,” kalimat itulah yang diajarkan Markun kepada muridnya. Orang di sekeliling Markun mengenangnya sebagai guru bersih dan orang baik. Laras, murid

Terbaru
Ditulis tanggal : 18 - 08 - 2014 | 15:10:53

untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya, silahkan unduh file di link berikut:   http://www.4shared.com/file/1u49HP3nba/Kertas_posisi_PATTIRO_Semarang.html?



Ditulis tanggal : 14 - 07 - 2014 | 14:41:08

Beberapa hari yang lalu, PATTIRO Semarang mengadakan diskusi bersama masyarakat yang tergabung dalam KOMPAKS (Komunitas Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang) yang bertempat di Pemancingan dan Resto Jowo Deles. Dalam diskusi tersebut para peserta dan PATTIRO Semarang mengkaji beberapa dokumen anggaran yang dibuat Pemerintah Kota Semarang khususnya yang berhubungan dengan bidang Pendidikan. Dalam kesempatan itu, PATTIRO Semarang dan komunitas masyarakat mempelajari beberapa dokumen antara lain RPJMD, IKU, IKK, DPA Disdik, SSH.  Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat memonitoring penggunaan anggaran yang digunakan Pemerintah dengan hasil dari kinerja mereka selama ini. Selain itu juga dapat memetakan sekolah mana saja yang rusak, khususnya di



Ditulis tanggal : 03 - 07 - 2014 | 12:59:33

Menjelang masa kampanye yang hampir usai, kedua tim sukses Calon Presiden dan Wakil Presiden semakin gencar melakukan kampanye baik turun langsung ke masyarakat maupun di media massa. Namun, yang selama ini terjadi adalah maraknya kampanye-kampanye terselubung yang menjatuhkan lawan. Meski sudah ada aturan yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye pemilu namun prakteknya kedua kubu tim sukses dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden sering melakukan pelanggaran kampanye. Melihat hal tersebut, PATTIRO Semarang berinisitif mengadakan Diskusi bersama Timses dan Bawaslu yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kampanye bagi pemilih dan menciptakan suasana kampanye pemilu presiden yang kondusif   Hadir dalam acara tersebut antara lain komisioner KPU,



Ditulis tanggal : 01 - 07 - 2014 | 11:42:52

Berawal  dari keresahan masyarakat mengenai sulitnya mengakses beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, maka PATTIRO Semarang bersama KOMPAKS (Komunitas Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang) mengadakan FGD yang bertempat di Hotel Saraswati, Semarang untuk membahas tentang sektor Pendidikan yang dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Perwakilan DPKAD Kota Semarang, dan BAPPEDA Kota Semarang.   Pada kesempatan itu,  para narasumber tersebut memaparkan tentang kebijakan program beasiswa Kota Semarang, sumber dana bagi program Beasiswa di sekolah negeri dan swasta, serta data siswa miskin Kota Semarang dan mekanisme usulan beasiswa melalui Musrenbang.   Kegiatan ini bertujuan agar para peserta mengetahui mekanisme pendataan siswa miskin



Ditulis tanggal : 30 - 06 - 2014 | 12:10:39

PATTIRO Semarang bersama KOMPAKS (Komunitas Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang) menyampaikan beberapa rekomendasi terkait bidang kesehatan kepada pemerintah Kota Semarang. Rekomendasi ini disampaiakan dalam acara FGD Masyarakat dengan Pemerintah Kota yang bertempat  di Hotel Saraswati Semarang 25 Juni 2014 lalu. Nrasumber dalam kesempatan itu adalah perwakilan Dinas Kesehatan Kota Semarang, BPJS Kesehatan, dan RSUD Kota Semarang.  Pada kesempatan itu, PATTIRO Semarang dan KOMPAKS menyusun beberapa rekomendasi di bidang kesehatan, antara lain meminta kepada pihak BPJS Kesehatan untuk memberikan sosialisasi serta pelaksanaan program promotif dan preventif sampai ke tingkat masyarakat paling bawah, meningkatkan pelayanan SKTM di tingkat Kelurahan, serta penyediaan informasi di